Sekolah Menengah Atas (SMA) Wirabakti belakangan ini menjadi sorotan publik, setelah dugaan tindakan kekerasan senior terhadap juniornya menjadi viral di medsos dan sejumlah media. Kabar semakin menyebar luas setelah lebih dari 38 siswa memilih untuk kabur dari asrama akibat menerima kekerasan dari seniornya.
Menanggapi kabar tersebut, 4 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMA yang disebut-sebut sebagai sekolah berbasis militer, dalam rangka menindaklanjuti berita yang beredar.
Sayangnya, dalam kunjungan kerja ini, wartawan yang mendampingi Komisi 4 justru dilarang masuk ke lingkungan sekolah apalagi mengikuti rangkaian rapat, dan hanya bisa menunggu di pos satpam.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, saat ditemui wartawan usai rapat, menyatakan bahwa pihak sekolah membantah sebagian besar informasi yang beredar di masyarakat khususnya terkait tindak kekerasan.
“Dari rapat tadi kami menerima informasi bahwa tidak semua berita yang beredar itu benar. Khususnya berita tentang ada yang jatuh dari tangga, itu tidak benar,” ungkap Espin. (14/05/24)
Espin juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah juga belum melakukan konferensi pers untuk merespons berita yang telah beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi 4 hadir untuk menjemput informasi yang dapat mengimbangi informasi yang sudah tersebar.
Seperti yang telah diketahui, sistem pembelajaran di SMA Wirabakti masih mengadopsi pola dan pendekatan secara militer. Sebab sebelumnya, yayasan yang menaungi sekolah tersebut merupakan milik Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto.
Oleh karena itu, Komisi 4 mendorong sekolah tersebut untuk beralih ke sistem yang umumnya digunakan di sekolah menengah atas pada umumnya.
Menurut Espin, Komisi 4 mengimbau SMA Wirabakti untuk meninggalkan pendekatan pembelajaran militer, mengingat perbedaan kondisi dan kebutuhan generasi saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya.
“Kami mendorong SMA Wirabakti untuk mengadaptasi model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Konsep yang masih menggunakan pola lama (militer) harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.”
Espin menyoroti perlunya pendekatan pola asuh yang berbeda dalam mendidik generasi Z, yang harus disepakati bersama oleh orang tua dan siswa. Perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki situasi di sekolah dan mengurangi insiden perundungan.
Dalam konteks ini, Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong SMA Wirabakti untuk mengadopsi sistem yang lebih umum dalam dunia pendidikan menengah atas. Hal ini penting mengingat perbedaan zaman dan kebutuhan anak-anak masa kini.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem pendidikan dan pola asuh di SMA Wirabakti, serta menghindari terjadinya kekerasan dan perundungan di antara siswa.
