Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Matangkan Integrasi Ranperda Perizinan Berusaha dan Investasi

Berita, Info Pansus577 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Senin (26/10/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan kerja Pansus, termasuk hasil kunjungan lapangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, DPMPTSP Kabupaten Gorontalo, serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Ketua Pansus, Syamsir Djafar Kiyai, menjelaskan bahwa hasil kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan substansi Ranperda agar pengaturan perizinan berusaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan di daerah.

“Setelah melakukan kunjungan lapangan, kami menghimpun berbagai masukan dari DPMPTSP provinsi maupun kabupaten, termasuk dari Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango. Masukan tersebut menjadi bahan bagi Pansus untuk menyempurnakan substansi Ranperda agar pengaturan perizinan berusaha lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, DPMPTSP Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota pada Jumat (23/10/2026) untuk menghimpun masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan regulasi tersebut.

Dalam pembahasan, lanjutnya, muncul usulan penggabungan Ranperda Perizinan Berusaha dengan Ranperda tentang Investasi Daerah. Kedua substansi tersebut dinilai memiliki keterkaitan karena penyelenggaraan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan investasi.

“Perizinan dan investasi memiliki keterkaitan yang erat. Perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu dipenuhi sebelum kegiatan usaha dan investasi dapat berjalan. Karena itu, usulan penggabungan kedua Ranperda ini sedang dibahas agar nantinya dapat menghasilkan regulasi yang terintegrasi dan saling mendukung,” jelasnya.

Syamsir menegaskan, proses penyempurnaan regulasi akan tetap mempertimbangkan masukan dari OPD terkait serta pemerintah kabupaten/kota, sehingga ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Melalui pembahasan ini, Pansus DPRD Provinsi Gorontalo berharap penyusunan regulasi perizinan berusaha dan investasi daerah dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *