Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo Terima Ranperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berita15 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Seluruh delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dibahas lebih lanjut. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-116 DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tersebut, Selasa (17/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo itu dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, SE., MM., serta dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan naskah penjelasan pemerintah daerah terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-116, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo

Dalam rapat tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terkait urgensi perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022. Menurutnya, penyempurnaan regulasi tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Gusnar menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam perubahan regulasi tersebut, terutama menyangkut penyempurnaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan harus dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah untuk satu hingga dua tahun ke depan serta disesuaikan dengan kemampuan dan alokasi anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset agar pengadaan barang tidak menimbulkan kelebihan kebutuhan maupun ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.

Aspek penilaian aset juga menjadi perhatian, terutama dalam menentukan nilai barang milik daerah setiap tahun dan ketika terjadi pemindahtanganan. Hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas nilai aset daerah.

Gubernur turut menyoroti pentingnya sinkronisasi pengelolaan barang milik daerah dengan dinamika perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK). Penyesuaian tersebut diperlukan agar pengelolaan, penempatan, dan pemanfaatan aset dapat berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Di samping itu, proses penghapusan barang milik daerah perlu diperkuat dan diselaraskan dengan perencanaan. Menurut Gusnar, kondisi barang yang mengalami penyusutan nilai, perubahan kualitas, maupun perkembangan model harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penghapusan dan pemanfaatannya.

Ia mencontohkan, barang yang secara fisik masih layak digunakan tetapi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan model dapat dialihkan pemanfaatannya ke lokasi lain. Karena itu, perencanaan pengadaan, penempatan barang lama, dan proses penghapusan harus terkoordinasi dengan baik.

Setelah penyampaian penjelasan Gubernur, agenda dilanjutkan dengan pandangan umum delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanat Bangsa, serta Fraksi Demokrat Nurani Rakyat.

Dalam pandangan umum tersebut, seluruh delapan fraksi menyatakan menerima Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan sejumlah catatan, masukan, dan pertanyaan yang memerlukan tanggapan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas lebih mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama pemerintah daerah atau pejabat yang ditugaskan mewakili Gubernur.

Pembentukan Pansus dijadwalkan melalui Rapat Paripurna internal DPRD pada 24 November 2026.

Melalui pembahasan ini, diharapkan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022 dapat menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, optimal, dan bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *