Humas Deprov – Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Korem 133/Nani Wartabone, Jumat (5/6/2026), dalam rangka koordinasi terkait pembangunan Jembatan Garuda (Jembatan Perintis), usulan pembangunan sejumlah jembatan yang dilaksanakan oleh TNI AD, serta monitoring pekerjaan pengerukan sedimentasi di wilayah Provinsi Gorontalo.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, bersama anggota komisi dan diterima oleh jajaran Korem 133/Nani Wartabone.
Dalam kesempatan itu, Espin Tulie menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan adanya langkah konkret dan positif dari TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan, khususnya penyediaan akses jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Melalui koordinasi ini, kami melihat komitmen yang kuat dari Korem 133/Nani Wartabone dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Jembatan Garuda menjadi solusi bagi daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses,” ujar Espin.
Dalam pemaparan yang disampaikan pihak Korem, dijelaskan bahwa mekanisme pengusulan Program Jembatan Garuda dilakukan secara berjenjang, dimulai dari usulan pemerintah desa atau melalui Babinsa, kemudian diteruskan ke Koramil, Kodim, hingga Korem. Selanjutnya, usulan tersebut akan melalui proses verifikasi oleh tim teknis dan konsultan guna menilai kelayakan pembangunan maupun renovasi jembatan serta kebutuhan anggarannya.
Secara nasional, Program Jembatan Garuda ditargetkan membangun sekitar 7.000 unit jembatan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi sekitar 88 unit jembatan yang akan dibangun secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota.
Untuk tahap pertama hingga tahap keempat, pemerintah menargetkan sekitar 2.500 unit jembatan secara nasional dapat diselesaikan sebelum bulan Agustus 2026. Adapun pembangunan tahap berikutnya akan dilanjutkan setelah penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden terkait RAPBN 2027 dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
Komisi III juga memperoleh informasi bahwa saat ini terdapat sekitar 15 jembatan di Gorontalo yang progres pembangunannya hampir selesai, baik berupa jembatan permanen maupun jembatan gantung. Pembangunan dilakukan dengan pola padat karya dan gotong royong yang melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat.
Keberadaan jembatan tersebut dinilai sangat penting karena mampu meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar akses menuju lahan perkebunan, serta menjamin keselamatan anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai, terutama saat musim hujan dan debit air meningkat. Program ini juga diprioritaskan untuk menggantikan jembatan yang rusak akibat bencana alam.
Selain membahas Program Jembatan Garuda, Komisi III turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Dalam pembahasan tersebut terungkap bahwa salah satu kendala utama pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut adalah status wilayah yang berada dalam kawasan hutan lindung sehingga memerlukan proses perizinan pelepasan kawasan terlebih dahulu.
Sebagai solusi, Komisi III mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) guna mempercepat pembangunan akses infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Pinogu.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan TNI AD dapat terus diperkuat demi percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
