Humas Deprov – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja lapangan dalam rangka peninjauan alur Sungai Alopohu yang berada di Desa Limehe Timur, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Espin Tulie, bersama jajaran Komisi sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek pengerukan sungai yang tengah berlangsung.
Ketua Komisi III, Espin Tulie menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan banjir dan pemulihan lahan pertanian.
“Komisi III turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan bahwa pengerukan Sungai Alopohu ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama petani yang selama ini terdampak,” ujarnya.
Pengerukan Sungai Alopohu diketahui membentang di dua kecamatan, yakni Kecamatan Limboto Barat meliputi Desa Tenilo dan Tunggulo, serta Kecamatan Tabongo yang mencakup Desa Ilomangga, Teratai, dan Limehe Timur. Selain itu, pengerukan juga dilakukan di wilayah Tangkobo, tepatnya di Desa Kemiri, guna melindungi infrastruktur jembatan dari ancaman kerusakan akibat abrasi dan luapan air.
Salah satu tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengaktifkan kembali sekitar 1.200 hektar lahan persawahan yang selama hampir tujuh tahun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibat luapan air sungai, sebagian besar lahan tersebut bahkan beralih fungsi menjadi perkebunan.
Selain itu, pengerukan ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi banjir di wilayah Limboto, Limboto Barat, Tabongo, hingga Batudaa. Dengan normalisasi alur sungai, diharapkan risiko banjir dapat ditekan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Dari sisi teknis, saat ini terdapat empat unit alat berat (ekskavator) yang dikerahkan di kawasan muara Danau Limboto. Meski demikian, sempat terjadi kendala berupa satu alat berat yang tenggelam dan masih dalam proses evakuasi selama beberapa hari terakhir.
Atas upaya yang telah dilakukan, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi kepada Balai Sungai Wilayah II Gorontalo yang dinilai responsif terhadap usulan masyarakat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, masyarakat setempat, khususnya para petani, menyampaikan harapan besar terhadap keberlanjutan proyek ini. Mereka menilai perhatian pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.
“Petani saat ini sangat membutuhkan perhatian yang serius. Kami sering menghadapi berbagai kendala, namun tidak selalu memiliki ruang untuk menyuarakan kesulitan yang kami alami,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat.
Masyarakat juga berharap pemerintah dan anggota dewan dapat hadir memberikan solusi nyata, terutama bagi wilayah-wilayah pertanian seperti Tenilo, Tunggulo, dan Bolihuangga.
“Kami tidak menuntut banyak. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa menjawab harapan petani. Kami ingin ada kebijakan yang benar-benar berpihak, agar kesejahteraan kami meningkat dan masa depan pertanian menjadi lebih baik,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi daerah.
