Humas Deprov – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II. Rapat turut dihadiri oleh anggota Pimpinan dan Anggota Komisi II serta dari OPD yang menjadi mitra kerja komisi, di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta DinasTenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti berbagai program strategis yang akan diusulkan pada tahun 2026, termasuk peningkatan sektor pertanian, dukungan terhadap pelaku UMKM, penguatan koperasi daerah, serta ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di pasaran.
Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan anggaran daerah yang harus mengedepankan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran.
Ia berharap agar OPD mitra dapat menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Komisi II akan mengawal secara ketat setiap usulan program agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah kepala OPD menyampaikan paparan terkait program kerja dan usulan anggaran yang akan diajukan dalam APBD Induk 2026. Beberapa OPD juga menyampaikan capaian program tahun berjalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari rangkaian agenda DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyusun kebijakan anggaran yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
