Humas Deprov – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Gedung C Lantai 6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI dan diterima langsung oleh Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, bersama jajarannya.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait pengembangan hilirisasi ternak ayam dan peningkatan nilai tambah produk peternakan di Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo akan menerima Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi yang merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan bahwa program hilirisasi industri ayam terintegrasi ini menjadi peluang besar bagi daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya peternak ayam rakyat. Menurutnya, program yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program hilirisasi ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur peternakan, tetapi bagaimana menciptakan sistem usaha yang berkelanjutan. Peternak rakyat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan sistem terintegrasi, peternak akan memiliki kepastian usaha, harga yang lebih stabil, serta akses pasar yang lebih luas,” ujar Ridwan Monoarfa.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik program hilirisasi ternak di Provinsi Gorontalo. Ia menjelaskan bahwa kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Pertanian, khususnya ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan dan arah kebijakan program tersebut.
“Kami Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik program hilirisasi ternak ini. Kunjungan kami ke Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah bagian dari rapat koordinasi agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” ungkap Erwinsyah Ismail.
Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyuarakan aspirasi para pengusaha lokal agar diberikan ruang kolaborasi dalam pengembangan industri ayam terintegrasi di Gorontalo. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi penting agar manfaat ekonomi program hilirisasi dapat dirasakan secara lebih merata di daerah.
“Saya menyuarakan aspirasi teman-teman pengusaha lokal agar bisa dibukakan ruang kolaborasi. Kami berharap program ini tidak hanya melibatkan investor besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi pengusaha daerah untuk tumbuh dan berkembang bersama,” tambahnya.
Program yang kini telah memasuki tahapan penting setelah dilakukan kunjungan lapangan tersebut diharapkan dapat dinikmati langsung oleh para peternak ayam di Provinsi Gorontalo, khususnya peternak skala kecil dan menengah. Melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, proses produksi hingga pascapanen, rantai usaha ayam rakyat akan lebih terjamin dari sisi harga, pasokan, dan daya saing pasar.
Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi ini tidak menggantikan peran peternak rakyat, melainkan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem industri unggas yang lebih modern dan efisien.
Dengan adanya fasilitas pendukung seperti pabrik pakan dan rumah potong ayam modern, peternak diharapkan tidak lagi bergantung pada rantai pemasaran panjang yang selama ini menekan harga jual di tingkat kandang. Program hilirisasi ini juga diharapkan mampu melahirkan pengusaha-pengusaha baru di pedesaan serta membuka ratusan lapangan kerja baru, baik di sektor hulu maupun hilir perunggasan.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi dilaksanakan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekonomi peternak rakyat serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pewarta : Noura
