Humas Deprov – Kunjungan kerja reses Daerah Pemilihan (Dapil) V DPRD Provinsi Gorontalo digelar melalui pertemuan bersama Bupati Gorontalo Utara, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo Utara.
Agenda ini menjadi forum strategis untuk menegaskan arah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menjawab persoalan krusial pembangunan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V Gorontalo Utara Gustam Ismail, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan antara Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Ia menyebut, dengan “aroma bercahaya”, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan romantisme kerja sama yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi melahirkan kebijakan konkret demi terwujudnya Gorontalo Utara yang sejahtera.
“Kolaborasi provinsi dan kabupaten tidak boleh hanya indah di atas kertas. Harus bercahaya dalam kebijakan dan terasa langsung oleh rakyat,” tegas Gustam.
Ia secara khusus menyoroti peran Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara agar lebih proaktif dalam menjemput peluang-peluang pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh pasif menunggu, tetapi harus mampu membaca dan mengamankan peluang strategis yang tersedia di tingkat provinsi maupun pusat, terutama dalam perencanaan jangka menengah daerah.
Dalam konteks penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo,
“Agar dua pulau terluar yang berada di wilayah Gorontalo Utara mendapatkan perhatian khusus.”Ungkapnya
Ia menilai, wilayah kepulauan selama ini masih diperlakukan sebagai wilayah pinggiran, padahal memiliki hak yang sama dalam pembangunan dan kesejahteraan.
Tidak hanya itu, persoalan listrik di Desa Dudepo juga menjadi sorotan keras. Gustam mengungkapkan bahwa dari enam dusun yang ada, empat dusun masih terisolir, tidak memiliki akses jalan, dan belum menikmati pembangunan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.
“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, ini soal keadilan. Bagaimana masyarakat bisa hidup layak kalau listrik, jalan, dan pembangunan dasar saja belum mereka rasakan,” ujarnya dengan nada tegas.
Gustam Ismail juga secara terbuka menyuarakan kritik kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang dinilainya belum maksimal dalam penataan ruang di Gorontalo Utara, khususnya di Desa Dudepo. Ia menegaskan bahwa ketiadaan penataan ruang yang jelas akan terus menghambat masuknya pembangunan dan pelayanan dasar ke wilayah tersebut.
Selain itu, isu pendidikan di wilayah kepulauan kembali mengemuka.
Gustam menyinggung kondisi Kepulauan Ponelo, di mana penerimaan dan minat siswa SMA sangat rendah karena akses menuju sekolah sangat sulit. Jalur laut berisiko, sementara akses darat nyaris tidak tersedia.
“Bagaimana anak-anak mau sekolah kalau untuk sampai ke sekolah saja mereka harus mempertaruhkan keselamatan?” tegasnya.
Kondisi layanan kesehatan pun tak luput dari perhatian. Puskesmas di Desa Ponelo dinilai sangat memprihatinkan, sehingga masyarakat lebih memilih mencari layanan kesehatan ke luar wilayah, meskipun harus menempuh jarak dan biaya yang besar.
Gustam Ismail menegaskan bahwa pulau-pulau di Desa Ponelo dan wilayah kepulauan lainnya memiliki hak yang sama atas kesejahteraan, pelayanan pendidikan, kesehatan, listrik, dan infrastruktur sebagaimana wilayah daratan.
“Negara tidak boleh absen di pulau-pulau. Kepulauan bukan beban, tetapi bagian sah dari Gorontalo Utara yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
Melalui momentum reses ini, DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu strategis Gorontalo Utara agar masuk dalam prioritas kebijakan dan penganggaran provinsi, demi pembangunan yang adil, merata, dan berpihak pada rakyat.
