Humas Deprov – Fraksi Demokrat Nurani Rakyat DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Fraksi menilai perubahan anggaran merupakan instrumen strategis untuk mengevaluasi sekaligus merasionalisasi target pembangunan daerah pada sisa tahun anggaran.
Dalam sektor pendapatan, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat mencatat pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar Rp13 miliar, sehingga menjadi Rp1,550 triliun setelah perubahan. Kenaikan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah, yang diproyeksikan bertambah Rp10 miliar menjadi Rp393,247 miliar.
Fraksi meminta agar rasionalisasi target PAD benar-benar didasarkan pada data riil sehingga tidak menimbulkan defisit semu pada akhir tahun. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat digitalisasi pemungutan opsen pajak serta mengoptimalkan pemanfaatan aset dan BLUD.
Sementara pada sektor belanja, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti kenaikan belanja daerah sebesar Rp157,268 miliar, sehingga total belanja menjadi sekitar Rp1,778 triliun. Belanja operasi bertambah Rp71,461 miliar.
Fraksi mendesak agar sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas, rapat konsinyering, dan kegiatan seremonial, dirasionalisasi sehingga ruang fiskal dapat dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Untuk belanja modal, fraksi mencatat adanya peningkatan sebesar Rp40,927 miliar menjadi Rp133,374 miliar. Pemerintah daerah diminta mempercepat proses lelang dan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.
Selain itu, pemenuhan mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan serta penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah dinilai harus tetap menjadi prioritas.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap sejumlah isu strategis daerah, terutama pengendalian inflasi dan stabilisasi harga komoditas pangan utama seperti jagung, beras, dan cabai.
Kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,384 miliar, menjadi Rp11,159 miliar, dinilai harus dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung intervensi pengendalian inflasi sekaligus membantu petani dan nelayan.
Di sisi lain, validasi data kesejahteraan sosial juga dinilai penting agar program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting melalui bantuan sosial dapat benar-benar tepat sasaran di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo.
Fraksi juga meminta agar alokasi anggaran mendukung keberlanjutan layanan publik serta proses transisi kebijakan daerah pasca-Pilkada serentak.
Menghadapi sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran yang kurang dari empat bulan, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun action plan yang ketat dan terukur.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program dapat direalisasikan tepat waktu sekaligus mencegah terulangnya lonjakan SiLPA yang tidak terikat pada tahun mendatang.
Fraksi juga mendorong penguatan koordinasi antara TAPD, OPD penghasil PAD, serta instansi vertikal terkait untuk menjaga stabilitas arus kas daerah. Di saat yang sama, seluruh proses pelaksanaan Perubahan APBD harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Setelah mencermati nota pengantar dan dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan proses legislasi dan tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo.
Fraksi berharap keterbatasan fiskal dan penerapan efisiensi anggaran tetap mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun daerah yang maju dan sejahtera.
