Humas Deprov – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menggelar reses di Desa Popodu pada Senin 9 Februari 2026.
Dalam agenda tersebut, isu pemblokiran BPJS dan minimnya tiang listrik menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat kepada srikandi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
“Reses ini penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, dan kalau perlu kritikan. Jadi, mohon dimanfaatkan baik-baik oleh masyarakat. Ini agenda wajib DPRD bertemu konstituen dan menerima semuanya,” ujar sosok yang akrab disapa Femmy dalam pengantar reses.
Terkait keluhan minimnya tiang listrik yang memaksa warga menyambung kabel secara mandiri, Femmy langsung menghubungi pihak PLN di lokasi reses.
Femmy menginformasikan, usulan warga telah masuk dalam perencanaan.
“Alhamdulillah saya dapat informasi itu sudah masuk dalam usulan pengadaan jaringan baru oleh pihak PLN,” tutur Femmy yang disambut gembira oleh warga setempat.
Sementara itu, Kepala Desa Popodu, Hasim Latala, mengeluhkan masalah pemblokiran BPJS Kesehatan yang sering menghambat warga saat sakit.
Hasim juga menyoroti kendala klaim BPJS Ketenagakerjaan milik warga bernama Haruna Husain yang tak kunjung cair selama tiga bulan karena perbedaan data, meski perbaikan dokumen sudah dilakukan.
“Untuk proses klaim BPJS itu Ibu, belum bisa karena perbedaan data. Makanya, semua perbaikan yang diminta mulai dari Surat Keterangan di Desa, Akta Kelahiran, semua sudah dipenuhi. Hanya sudah 3 bulan sampai sekarang belum ada,” ungkap Hasim dengan harapan Femmy dapat mencarikan solusi.
Merespons hal itu, Femmy berencana akan berkoordinasi dengan anggota dewan lainnya untuk mengundang pihak BPJS dalam rapat koordinasi ke depan guna menemujan solusi atas kendala birokrasi yang dialami warga.
“Memang BPJS ini selalu dikeluhkan warga. Kadang kala, yang disampaikan dalam sosialisasi begini dan begitu, tapi kadang tidak ada. Nanti kita akan coba undang,” tegas Femmy.
Selain dua isu utama tersebut, masyarakat juga mengusulkan pengadaan mesin semprot untuk pertanian dan menyarankan agar bantuan UMKM diberikan dalam bentuk uang tunai daripada barang.
Menutup penyampaianya, Sekretaris DPW PAN Gorontalo itu menegaskan, seluruh catatan aspirasi tersebut akan diperjuangkan secara maksimal sesuai kewenangannya di parlemen.
“Insyaallah kita akan perjuangkan sesuai kewenangan,” pungkas Femmy.
Pewarta : Pendamping Reses
