HumasDeprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menggelar reses tatap muka bersama konstituen di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Desa Tolotio Sandra Jafar Biu, S.Ak., aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi mengemuka, di antaranya persoalan akses jalan menuju Bandara Djalaluddin, lampu penerangan jalan umum (PJU), bantuan fasilitas masjid, kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), alat bantu gerak bagi masyarakat yang membutuhkan, ketidaksesuaian data desil, hingga harapan kenaikan gaji aparat desa.
Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Perhubungan, Yamin, menjelaskan bahwa pemasangan PJU pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan provinsi tetap dapat difasilitasi dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya adanya permohonan dari masyarakat atau pemerintah setempat, kesediaan pemerintah penerima untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas, serta kesiapan menerima aset tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait sejumlah lampu jalan yang mengalami gangguan dan akan melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Desa Tolotio, Sandra Jafar Biu, berharap reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung, terutama terkait keselamatan pengguna jalan, penanganan bencana, serta ketidaksesuaian data desil yang berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian khusus adalah persoalan akses jalan menuju kawasan Bandara Djalaluddin. Tokoh masyarakat, Riko Paramata, menyampaikan kekhawatiran warga terhadap rencana pembatasan akses jalan di sekitar bandara seiring pengembangan fasilitas penerbangan dan peningkatan status embarkasi haji. Masyarakat berharap pemerintah merealisasikan pembangunan jalan alternatif agar akses menuju permukiman dan lahan warga tidak terputus.
Menanggapi hal tersebut, Umar Karim menyampaikan bahwa pembangunan jalan alternatif perlu terus didorong melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Ia juga meminta informasi lebih lanjut mengenai lahan masyarakat yang terdampak pembatasan aktivitas di sekitar kawasan bandara.
Selain persoalan akses bandara, Umar turut meminta Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti laporan lampu penerangan jalan yang padam di ruas jalan kewenangan provinsi. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Aspirasi lainnya disampaikan tokoh masyarakat Hamid Dude mengenai kebutuhan fasilitas masjid, terutama bantuan kipas angin dan perbaikan sarana pendukung. Ia menjelaskan bahwa masjid tersebut aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan, Jumat Berkah, majelis ilmu, serta pembinaan santri penghafal Al-Qur’an.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki program bantuan hibah bagi lembaga keagamaan, termasuk masjid, majelis taklim, dan taman pengajian Al-Qur’an. Bantuan dapat diproses sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Persoalan ketidaksesuaian data desil juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Umar Karim menjelaskan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat perlu melibatkan pemerintah desa sebagai salah satu sumber data. Masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya diminta segera melapor kepada kepala desa agar dapat diusulkan untuk perubahan melalui mekanisme pemutakhiran data.
Ia menegaskan bahwa proses perubahan data tidak berlangsung secara otomatis, melainkan membutuhkan tahapan pembaruan dan sinkronisasi dalam sistem pendataan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Gilang Ramadhan, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memiliki sejumlah program bantuan sosial, termasuk penanganan masyarakat terdampak bencana kebakaran dan kekeringan. Untuk masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau, permohonan bantuan dapat disampaikan melalui pemerintah desa untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan persoalan kesulitan memperoleh BBM, kebutuhan alat bantu gerak bagi warga yang membutuhkan, serta harapan peningkatan kesejahteraan dan gaji aparat desa.
Umar Karim menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan DPRD.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, DPRD, dan OPD terus diperkuat agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh solusi dan tindak lanjut yang jelas.









