Humas Deprov – Membuka ruang dialog dan menyerap langsung aspirasi masyarakat menjadi fokus kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama konstituen di wilayah Batudaa dan sekitarnya, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka, mulai dari ketidakjelasan pendataan bantuan sosial berdasarkan kategori desil hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan.
Reses yang berlangsung dalam suasana dialogis itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat. Fadli menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dihimpun sebagai bahan perjuangan melalui mekanisme DPRD Provinsi Gorontalo.
Salah satu aspirasi disampaikan Wawan Ishak, warga Bongomeme, yang mempertanyakan penetapan kategori desil keluarganya pada Desil 6. Ia mengaku masih terdapat kebingungan di tengah masyarakat mengenai pengelompokan desil serta kaitannya dengan peluang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Fadli menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kategori. Kelompok Desil 1 hingga Desil 4 menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial pemerintah.
Ia juga mendorong pemerintah desa agar lebih aktif melakukan pembaruan dan pengusulan data masyarakat berdasarkan kondisi riil di lapangan, salah satunya melalui rembuk desa atau musyawarah desa.
“Diharapkan pemerintah desa atau operator yang ada di desa mengusulkan kembali. Salah satu cara yang diharapkan Kementerian Sosial dan BPS adalah melalui rembuk desa. Hasil kesepakatan itu kemudian diusulkan untuk proses penetapan desil,” jelasnya.
Selain persoalan bantuan sosial, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan di wilayah Upomela, Kecamatan Dungaliyo, yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fadli menyatakan akan menelusuri kembali usulan pembangunan jembatan dimaksud. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, sesuai status dan sumber pendanaannya.
“Jadi jembatan itu nanti saya cek. Saya sudah minta proposal jembatan, karena pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi itu ada yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ungkapnya.
Fadli memastikan seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada forum reses, tetapi akan dicatat, direkapitulasi, dan didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD sebagai bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan diperjuangkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengusulan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat, rekapitulasi, dan dokumentasikan. Nantinya, aspirasi itu akan masuk dalam daftar hasil reses untuk diusulkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegas Fadli.
Di tengah keterbatasan anggaran yang turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan, Fadli menilai kegiatan reses tetap memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung, sekaligus menjadi bahan pengawasan dan perjuangan DPRD agar kebijakan serta program pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
