HumasDeprov – Ketidakakuratan data desil, persoalan air bersih, hingga kerusakan infrastruktur pertanian menjadi aspirasi utama warga Desa Payu, Kecamatan Mootilango, saat reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, Kamis (5/11/2026).
Dalam reses hari keempat Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 di Dapil IV Kabupaten Gorontalo B tersebut, sekitar 100 warga menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Umar menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kesalahan pendataan dapat berdampak pada penentuan sasaran penerima bantuan pemerintah.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut telah ditelusuri hingga ke Jakarta. Salah satu temuan berkaitan dengan kesalahan informasi pekerjaan dalam pendataan di tingkat desa.
”Pendataan harus sesuai kondisi riil masyarakat, bukan berdasarkan perkiraan atau informasi yang tidak terverifikasi,” tegasnya.
Umar meminta warga memeriksa status desil melalui layanan Cek Bansos menggunakan NIK. Jika tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah setempat.
Ia juga menjelaskan mekanisme pengusulan bantuan bibit jagung yang sebagian besar bersumber dari APBN. Kelompok tani diminta mengajukan kebutuhan melalui kepala desa untuk diteruskan ke Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.
Sementara itu, warga menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh air bersih dan dugaan pencemaran sumber air akibat aktivitas pertambangan. Mereka juga meminta perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan bibit jagung.
Aspirasi lainnya mencakup bantuan pangan, pengadaan tenda dan kursi untuk rukun duka, kepesertaan BPJS yang tidak aktif, serta persoalan warga yang belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Reses tersebut turut dihadiri Kepala Desa Payu Hasni Tooli, perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Saripa Pangalima, dan Kapolsek Mootilango.
Umar mengatakan seluruh aspirasi warga akan menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Ia berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan dan skala prioritas.
