Humas Deprov – Persoalan kapasitas dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi perhatian pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo saat meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Talumelito, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan yang merupakan bagian dari agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, bersama sejumlah anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo.
Rombongan diterima Kepala Pengelola TPA Regional Talumelito, Marten Yusuf, beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD mendapatkan penjelasan mengenai kondisi terkini, kapasitas penampungan, serta kebutuhan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah.
TPA Regional Talumelito memiliki posisi strategis karena menjadi tempat pemrosesan akhir sampah dari tiga daerah, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango.
Dengan cakupan pelayanan tersebut, keberadaan TPA Talumelito dinilai membutuhkan pengelolaan yang terencana dan dukungan infrastruktur memadai agar mampu menjawab kebutuhan persampahan lintas daerah.
Sejumlah hal menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, di antaranya kapasitas TPA, pembenahan infrastruktur, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi.
Kepala Pengelola TPA Regional Talumelito, Marten Yusuf, menyampaikan terima kasih atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut dia, TPA Talumelito memiliki tanggung jawab pelayanan persampahan untuk tiga wilayah sehingga berbagai aspek pengelolaannya perlu terus diperhatikan.
Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan pengembangan, mulai dari peningkatan kapasitas, pembenahan fasilitas pendukung, pengelolaan limbah B3, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah.
Melalui peninjauan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, mengaku memperoleh penjelasan secara langsung mengenai kondisi operasional TPA Talumelito, termasuk berbagai kebutuhan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya ke depan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus upaya melihat secara langsung kondisi fasilitas pengelolaan persampahan di daerah. Hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mendorong kebijakan serta dukungan pembangunan sektor persampahan di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pengelolaan sampah regional tidak hanya bergantung pada ketersediaan tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi, dukungan infrastruktur yang memadai, serta penerapan teknologi tepat guna. Dengan demikian, pelayanan persampahan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.
