Humas Deprov — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah, Inspektur Utama kementerian, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, para bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo yang diwakili sekretaris daerah, kepala OPD, kepala Badan Pertanahan Nasional, pimpinan perbankan, unsur pimpinan DPRD, Ketua Komisi III, serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, La Ode Haimudin menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus dilakukan secara fokus dan terarah, mengingat kondisi fiskal Provinsi Gorontalo yang terbatas, yakni sekitar Rp1,53 triliun.
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk menjalankan program secara menyebar tanpa prioritas yang jelas.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus benar-benar fokus pada program inti. Jika tidak, perencanaan akan menjadi bias dan tidak berdampak signifikan,” tegasnya.
La Ode Haimudin juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan secara nasional berada pada kisaran 7,7 hingga 8 persen. Target tersebut dinilai cukup tinggi dan membutuhkan kerja keras serta sinergi semua pihak.
Ia menjelaskan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Gorontalo saat ini menunjukkan peningkatan dari 5,7 persen pada tahun 2025 menjadi sekitar 6,3 persen. Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional.
“Kita membutuhkan effort yang luar biasa untuk mencapai target tersebut. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, La Ode Haimudin menekankan pentingnya sinergi antara program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, penyelarasan dengan program kementerian menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ia berharap RKPD 2027 dapat disusun secara terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang dukungan dari pemerintah pusat.
DPRD Dorong Peningkatan PAD
Di sisi lain, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah strategis dalam memperluas ruang fiskal.
La Ode Haimudin menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat yang penggunaannya telah diatur secara spesifik, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dengan skema tertentu, sehingga membatasi fleksibilitas daerah.
“Ruang yang bisa kita optimalkan adalah PAD. Ini yang harus kita dorong agar program unggulan daerah tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan nasional.
Dengan perencanaan yang fokus, sinergi yang kuat, serta komitmen bersama, diharapkan Provinsi Gorontalo mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Pewarta: ICK
