Humas Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, bersama Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur, serta Kapolda Gorontalo, hadir langsung dalam aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aliansi Merah Maron di Bundaran Saronde, Senin (1/9/2025).
Turut mendampingi, jajaran pimpinan DPRD dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam suasana terbuka, para pejabat tersebut duduk bersila bersama massa aksi di tengah jalan, mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan melalui orasi mahasiswa.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pemerintahan pusat.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengawal surat adik-adik ke Kemendagri, sekaligus menerima tawaran Ibu Wakil Gubernur agar menghadirkan perwakilan mahasiswa saat bertemu di sana. Tidak ada ruang bagi pejabat di Gorontalo untuk menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa,” tegas Thomas Mopili.
Dalam aksinya, Aliansi Merah Maron menyuarakan sejumlah tuntutan penting, antara lain:
Mendesak Gubernur Gorontalo meneruskan aspirasi pemberhentian menteri bermasalah serta pencopotan wakil menteri yang rangkap jabatan kepada Presiden RI.
Meminta DPRD Provinsi Gorontalo mengonsolidasikan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa di DPR RI.
Meminta fasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan DPR RI.
Menolak kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan dan membebani rakyat, seperti pengaturan dana pensiun, pemotongan anggaran transfer ke daerah (APBD), pemangkasan dana pendidikan, serta pembahasan RUU Polri dan RKUHAP yang dinilai kontroversial.
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Menuntut transparansi pengawasan DPRD terhadap isu lingkungan, termasuk membuka hasil kerja Pansus Pertambangan kepada publik.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Kehadiran langsung para pejabat daerah di tengah massa aksi menuai sorotan positif, menunjukkan terbukanya ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
