Humas Deprov – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem, Ridwan Monoarfa, melakukan kunjungan kerja ke Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara, Selasa (01/07/25).
Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian legislatif terhadap nasib para nelayan yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari laut, namun terkendala fasilitas yang minim.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Ridwan menegaskan bahwa tugasnya sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hanya dilakukan di atas meja, tapi harus menyentuh langsung realitas masyarakat pesisir.
“Saya di DPRD mitranya Dinas Perikanan dan Kelautan, jadi harus lihat langsung kehidupan nelayan di sini,” ujar Ridwan.
Ridwan mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, ia mengetahui adanya program pemerintah pusat bertajuk Desa Nelayan.
Program ini mencakup bantuan perahu, budidaya ikan, hingga pengolahan hasil laut.
“Kalau di dusun ini, ada pengolahan ikan secara secara tradisional ikan teri—atau yang lebih dikenal masyarakat Gorontalo dengan sebutan Balawo,” ungkap Ridwan.
Namun, proses pengeringan Balawo masyarakat di dusun Hulapa dinilai masih kurang efektif. Warga setempat harus mengandalkan sinar matahari selama berhari-hari, dan produksi terhambat jika cuaca tidak bersahabat.
“Kalau pengeringan masih pakai cara tradisional, butuh matahari berhari-hari. Kalau mendung atau musim hujan? Prosesnya jadi lama. Ini menghambat mereka untuk bisa memasarkan hasil olahan,” jelasnya.
Ridwan menampung aspirasi masyarakat yang berharap adanya bantuan alat pengering yabg mampu mempercepat proses pengeringan ikan teri tanpa tergantung cuaca, sehingga produktivitas nelayan meningkat.
“Kita akan cari solusi, supaya proses pengolahan bisa lebih cepat dan pasarnya juga lebih cepat bergerak. Itu salah satu aspirasi utama mereka,” tambahnya.
Selain soal pengolahan hasil laut, kebutuhan mendesak lainnya yang menjadi keluhan masyarakat adalah minimnya jumlah perahu dan alat tangkap ikan.
Meski pengajuan bantuan sudah dilakukan berulang kali, realisasi bantuan dari pemerintah dinilai belum sebanding dengan kebutuhan.
“Dari yang dibutuhkan lebih dari 10 unit perahu, yang direalisasikan hanya 1 di tahun 2023. Padahal, seluruh warga di dusun ini adalah nelayan. Ini jelas tidak cukup,” tegas Ridwan.
Kondisi ini memaksa sebagian besar warga nelayan Dusun Hulapa untuk beralih profesi menjadi petani musiman ketika fasilitas melaut tak tersedia. Padahal, identitas utama mereka adalah nelayan.
“Ini yang harus kita cegah. Jangan sampai karena tak ada perahu dan jaring, nelayan kehilangan arah hidup. Kami di DPRD akan terus dorong agar pemerintah serius memperhatikan mereka,” katanya.
Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sebatas formalitas, melainkan bagian dari kerja nyata legislatif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir di meja pengambilan kebijakan.
“Kami adalah penyambung lidah masyarakat. Aspirasi soal perahu, alat tangkap, dan alat pengering Balawo ini akan kami kawal,” tutupnya.
