Humas deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Bone Bolango, Hj. Yeyen Sidiki, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog langsung antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat, khususnya nelayan serta pelaku usaha di wilayah pesisir.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo memperkenalkan diri sebagai pejabat yang menangani pelayanan kepelabuhanan dan perizinan kapal nelayan. Dijelaskan bahwa tugas utama mereka meliputi pelayanan kapal yang akan melaut, termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hingga saat ini, puluhan kapal nelayan di wilayah tersebut telah memperoleh pelayanan perizinan secara resmi.
Dinas Kelautan dan Perikanan juga memaparkan rencana pembangunan sarana pelabuhan yang telah diusulkan pada tahun 2024 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran sekitar Rp18–21 miliar. Usulan tersebut mencakup pembangunan pengaman ombak (breakwater) dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun telah disetujui, pelaksanaannya sempat tertunda akibat kebijakan penghematan anggaran, dan diharapkan alokasi DAK dapat kembali dibuka pada tahun 2027 agar pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat dilanjutkan.
Selain pembangunan pelabuhan, program bantuan kapal, perahu, dan mesin 3 GT juga terus diupayakan. Tercatat sejak tahun 2012 hingga 2020, lebih dari 600 unit bantuan telah disalurkan di seluruh Provinsi Gorontalo, dengan lebih dari 100 unit berada di Kabupaten Bone Bolango. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 unit merupakan hasil aspirasi yang diperjuangkan langsung oleh Hj. Yeyen Sidiki sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Perwakilan UPTD Pelabuhan Perikanan menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas operasional dan pelayanan pelabuhan, termasuk rekomendasi perizinan kapal nelayan di sejumlah pelabuhan. Mereka menyatakan kesiapan untuk terus memberikan pelayanan maksimal bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan guna mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa meskipun wilayah Huangobotu didominasi sektor perikanan, masih terdapat potensi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan. Program utama Kementerian Pertanian tahun ini diarahkan pada program perbenihan untuk mendukung swasembada pangan nasional, di antaranya bibit jagung dan bibit kelapa yang dinilai relevan dengan kondisi wilayah pesisir.
Disebutkan pula bahwa benih jagung varietas Jakari, sebagai jagung komposit yang dapat ditanam kembali tanpa menurunkan kualitas hasil, menjadi salah satu program unggulan yang siap dikembangkan oleh masyarakat. Mekanisme pengusulan dan pendampingan dilakukan melalui penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah setempat di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
Menutup kegiatan reses, Hj. Yeyen Sidiki menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang aspirasi masyarakat, baik di sektor perikanan, pertanian, UMKM, maupun pemerintahan desa. Seluruh masukan masyarakat, kata dia, akan dicatat, diperjuangkan, dan dikawal melalui mekanisme DPRD serta koordinasi dengan instansi terkait.
