Humas Deprov – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan Kedua tahun 2025 – 2026 di Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara,
Kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi krusial yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah. Jum’at, (6/2/2026)
Dalam dialog terbuka yang berlangsung tegas dan penuh harapan, warga Desa Buloila menyampaikan persoalan utama terkait pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 12 meter serta jalan tani yang menghubungkan Desa Belato dan Desa Tumba. Infrastruktur tersebut dinilai sangat vital karena menunjang aktivitas pertanian jagung seluas sekitar 50 hektare, perkebunan kelapa, serta lahan padi seluas 30 hektare.
Masyarakat mengeluhkan kondisi saat ini, di mana hasil panen terpaksa diangkut menggunakan ompreng (alat transportasi sederhana). Kondisi semakin memprihatinkan saat musim hujan karena akses menjadi sangat licin dan berbahaya, sehingga mengancam keselamatan petani serta menghambat distribusi hasil pertanian.
Selain infrastruktur pertanian, para tenaga pendidik di Desa Buloila turut menyampaikan keluhan serius terkait gaji PPPK yang hanya diterima sebesar Rp300.000 per bulan.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja serta tanggung jawab sebagai pendidik, dan sangat berdampak pada kesejahteraan guru.
Keluhan juga datang dari para petani, yang berharap adanya bantuan alat pertanian berupa mesin jonder, mengingat sebagian besar masyarakat Desa Buloila menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Minimnya alat modern menyebabkan produktivitas pertanian belum maksimal.
Tak hanya itu, aparat desa pun menyampaikan keresahan mereka kepada Ridwan Monoarfa terkait belum diterimanya gaji akibat lambannya proses administrasi, yang disebut-sebut berdampak dari PNK 81.
Kondisi ini dinilai mengganggu kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Di bidang keagamaan, warga meminta perhatian pemerintah terhadap Masjid Al Ikhlas Desa Buloila yang membutuhkan bantuan pembangunan kubah masjid, sebagai sarana ibadah yang lebih layak dan representatif bagi masyarakat.
Persoalan kelistrikan juga menjadi sorotan. Warga mengharapkan penambahan voltase listrik, mengingat semakin banyak pelaku UMKM di Desa Buloila yang menggunakan peralatan berdaya listrik tinggi. Keterbatasan daya listrik dinilai menghambat perkembangan usaha kecil masyarakat.
Sementara itu, masyarakat Desa Titihe yang terdampak banjir dengan jumlah korban sekitar 300 jiwa, mengharapkan bantuan pipa air bersih, mengingat jaringan pipa sebelumnya rusak akibat bencana alam tersebut.
Masalah lingkungan turut mengemuka, khususnya abrasi pantai di Desa Kikia dan Desa Tumba yang kini kondisinya sudah terputus. Kerusakan abrasi tersebut menyebabkan banjir yang berulang di kedua desa dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah provinsi.
Para pelaku UMKM, seperti penjual nasi kuning dan mie bakso, juga meminta adanya bantuan dan pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, agar usaha kecil mereka dapat terus bertahan dan berkembang.
Warga juga mempertanyakan penyaluran bantuan bibit jagung yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka mengeluhkan bahwa warga yang belum menanam justru menerima bantuan, sementara petani yang siap tanam belum mendapatkan bibit, sehingga musim tanam menjadi terlambat.
Terakhir, masyarakat menyoroti kerusakan jalan menuju Dusun Tanjung Harapan yang hingga kini belum diperbaiki oleh perusahaan pengambil material, meskipun aktivitas perusahaan tersebut dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintah provinsi maupun koordinasi lintas sektor terkait.
“Seluruh aspirasi ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya akan mendorong agar pemerintah provinsi hadir dan bertanggung jawab, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan rakyat,” tegas Ridwan Monoarfa.
Reses ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan diperjuangkan.
