HumasDeprov – Infrastruktur dasar, ancaman banjir, dan penguatan ekonomi warga menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil IV Kabupaten Gorontalo B, H. Sun Biki, saat menggelar reses di Aula Kantor Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Selasa (3/11/2026).
Dalam Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 itu, Sun Biki berdialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan irigasi dan akses jalan, hingga bantuan pengembangan UMKM. Kepala Desa Datahu, Saiful Hemu, turut mendampingi pertemuan tersebut.
Sun Biki mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan Rp129 juta melalui APBD Perubahan 2026 untuk membangun Jembatan Datahu. Proses pencairan anggaran tersebut segera berjalan. Selain itu, ia menyebut dukungan Rp155 juta melalui proposal ke DPR RI yang difasilitasi Rusli Habibie. Untuk mengurangi ancaman banjir, ia mendorong BPBD melakukan revitalisasi sungai dan membangun bronjong di Sungai Alo dan Malalahu.
Mengenai persoalan irigasi, Sun Biki berencana mengajak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) meninjau sejumlah saluran, termasuk jaringan irigasi di sekitar Terminal Isimu. Hasil peninjauan itu diharapkan menjadi dasar pengusulan anggaran melalui APBN. Ia juga menjelaskan dukungan 150 paket bantuan pangan dari Fraksi Golkar serta penyaluran beras 10 kilogram dari pemerintah pusat berdasarkan jumlah anggota keluarga dalam KK. Sementara itu, ia akan mengkaji usulan tambahan bantuan melalui skema sharing anggaran pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, tokoh pemuda Yanto Koli meminta perhatian terhadap pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Tambuala dengan wilayah sekitarnya. Adapun Yeyen Husain mendorong perbaikan akses jalan serta dukungan bagi pelaku UMKM, khususnya usaha kuliner dan pembuatan kue yang berpotensi meningkatkan pendapatan warga.
Sun Biki menegaskan, ia akan mengawal seluruh aspirasi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat. Ia juga akan mempertimbangkan kewenangan, kesiapan program, dan kemampuan anggaran agar kebutuhan masyarakat Datahu, terutama sektor infrastruktur, pengendalian banjir, dan ekonomi, mendapat penanganan secara bertahap.
