Reses di Bolihuangga, Fadli Hasan Serap Aspirasi UMKM hingga Persoalan Sosial Warga

Berita, Reses471 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo A, H. Fadli Hasan, ST, M.Si, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pertemuan reses tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi, sosial, serta pelayanan dasar. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah permohonan bantuan UMKM bagi masyarakat Kelurahan Bolihuangga. Dalam kesempatan itu dijelaskan bahwa calon penerima bantuan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta email aktif sebagai syarat administrasi.

Selain UMKM, warga juga mengusulkan bantuan ternak sapi guna menunjang peningkatan ekonomi keluarga. Di bidang sosial, masyarakat mempertanyakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, serta mengajukan permohonan bantuan beasiswa bagi anak yatim.

Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian warga, khususnya terkait pengelolaan sampah. Masyarakat berharap agar kendaraan pengangkut sampah dapat menjangkau kompleks perumahan warga, sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Warga juga menyampaikan keluhan terkait ternak sapi yang dilepas bebas oleh pemiliknya, yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, terdapat aspirasi dari masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan PKH akibat perubahan daya listrik rumah tangga dari 450 watt ke 2.200 watt.

Tak kalah penting, masyarakat menyoroti distribusi gas LPG yang dinilai belum merata, sehingga menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Fadli Hasan menyampaikan bahwa seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan yang disampaikan dapat memperoleh solusi yang tepat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *