Humas Deprov – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Pohuwato–Boalemo, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, pada Jumat (24/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait kondisi sungai yang mengalami pendangkalan parah, sehingga tak lagi mampu menahan luapan air saat hujan deras. Akibatnya, kebun jagung dan kelapa milik petani kerap menjadi korban banjir.
Salah satu warga, Salim Akbar (45), petani setempat, mengungkapkan bahwa ia telah beberapa kali gagal panen karena banjir yang merendam lahan selama berhari-hari. Ia menegaskan bahwa normalisasi sungai merupakan kebutuhan mendesak.
“Kalau sungai tidak dinormalisasi, banjir bisa kapan saja datang dan menghabiskan semua hasil kebun,” ujar Salim.
Selain masalah sungai, warga juga menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan bantuan bibit perkebunan yang dinilai belum merata. Menurut Salim, bibit menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ekonomi masyarakat desa.
“Kalau semua petani bisa dapat bantuan bibit, ekonomi di Desa Dudewulo akan jauh lebih baik,” tambahnya.
Dari sektor ekonomi, pelaku usaha makanan lokal, Salma Ibrahim (40), turut menyampaikan kendala modal dan keterbatasan peralatan usaha yang membuat pelaku UMKM sulit berkembang meski peluang pasar terbuka lebar.
“Kami butuh dukungan agar usaha bisa berkembang dan membuka lapangan kerja,” ungkap Salma.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Mikson Yapanto menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap kebutuhan masyarakat melalui koordinasi lintas instansi. Ia menyebut bahwa normalisasi sungai dan perbaikan irigasi merupakan isu yang telah lama ia perjuangkan.
“Masalah irigasi ini bukan baru. Kami akan kembali berkoordinasi dengan BWSS II agar usulan normalisasi sungai segera masuk dalam program penanganan,” jelas Mikson.
Ia menambahkan, aspirasi warga Dudewulo bersifat realistis dan berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan.
“Tugas kami memastikan kebutuhan masyarakat diperjuangkan sampai dibahas di meja kebijakan. Reses bukan sekadar serap aspirasi, tapi harus berujung pada hasil yang menyentuh kehidupan warga,” tegas Mikson.
Ketua Komisi II itu juga memastikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dibahas dalam rapat resmi komisi, dan diupayakan masuk dalam rencana program pembangunan Provinsi Gorontalo tahun mendatang.
Kegiatan reses berlangsung hangat dan penuh antusiasme, dengan partisipasi aktif masyarakat yang berharap perhatian pemerintah terhadap persoalan infrastruktur dan ekonomi pedesaan dapat segera terwujud. (*)
