Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Boalemo-Pohuwato, Limonu Hippy, mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai sedang menghadapi tekanan serius. Besarnya porsi belanja pegawai disebut menjadi tantangan utama yang membatasi ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Limonu Hippy saat menggelar reses perseorangan pada hari kelima Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
Dalam dialog bersama masyarakat, Limonu menjelaskan bahwa saat ini sekitar 63,63 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terserap untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi anggaran bagi program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi sangat terbatas.
“Jika pada tahun 2027 aturan mengenai batas maksimal belanja ASN sebesar 30 persen mulai diterapkan, maka pemerintah akan menghadapi tantangan besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada ASN yang harus dirumahkan. Di satu sisi aturan tersebut dapat memberikan ruang anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan petani, pelaku UMKM, dan sektor pembangunan lainnya, namun di sisi lain hak-hak para ASN juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Limonu.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan diperjuangkan, namun realisasi program tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian utama adalah program cetak sawah baru beserta pembangunan infrastruktur pendukungnya, khususnya jaringan irigasi. Menurut Limonu, keberhasilan program cetak sawah sangat ditentukan oleh ketersediaan saluran irigasi yang memadai.
Ia menjelaskan, Kecamatan Randangan memiliki potensi besar karena didukung oleh jaringan irigasi utama yang diperkirakan mampu mengairi sekitar 9.000 hingga 10.000 hektare lahan persawahan di wilayah Randangan dan Patilanggio. Apabila potensi tersebut dimaksimalkan, kebutuhan air bagi lahan pertanian diyakini dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami telah menyampaikan persoalan ini kepada kementerian terkait dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Saat ini sudah masuk dalam tahap perencanaan saluran air sepanjang kurang lebih 43 kilometer di Kecamatan Randangan untuk mendukung pengembangan areal persawahan,” jelasnya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR PKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Camat Randangan, serta Kepala Desa Motolohu Selatan.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai usulan prioritas, mulai dari bantuan benih jagung unggul, benih padi, pengembangan budidaya rumput laut, bantuan bibit udang, penanggulangan banjir melalui pembangunan drainase dan rehabilitasi saluran irigasi, perbaikan jalan usaha tani, bantuan di sektor pendidikan, hingga pembangunan masjid.
Limonu memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan perjuangan DPRD untuk diperjuangkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
