HUMAS DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil VI menggelar reses masa persidangan pertama tahun 2024-2025 di Kabupaten Boalemo. Kegiatan reses ini berlangsung dalam pertemuan antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, yang langsung disambut oleh Pj. Bupati Boalemo bersama Sekretaris Daerah di ruang kerjanya.
Koordinator reses, Laode Haimudin, menjelaskan bahwa mereka menerima berbagai aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, di antaranya mengenai tingginya angka putus sekolah, sulitnya akses jalan di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, masalah air bersih, dan persoalan izin wilayah pertambangan.
“Aspirasi ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, yang nantinya kita akan tindak lanjuti, apalagi soal tingginya angka putus sekolah,” ujar Laode Haimudin yang juga merupakan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
“Insya Allah ini akan kita kawal, tidak hanya sampai di sini melainkan hingga terealisasi,” kata Laode menegaskan, sembari meneguhkan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi tersebut agar bisa segera diwujudkan.
Pada pertemuan tersebut, Thomas Mopili menyoroti masalah koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan DPRD Provinsi Gorontalo, yang selama ini dinilai kurang optimal.
“Saya sudah lima tahun, hingga berakhir periode tidak ada satupun proposal dari OPD Gorontalo Utara masuk ke saya,” ungkapnya.
Sebagai perwakilan rakyat di Provinsi Gorontalo, Thomas menegaskan komitmennya untuk membangun Gorontalo Utara, dan ia berharap agar ke depan dapat terjalin koordinasi yang lebih baik.
“Bukan hanya saya sebagai Ketua DPRD, tetapi kami berlima ini komitmen untuk membangun Gorontalo Utara menjadi daerah termaju,” tambahnya.
Thomas juga memberikan contoh konkret mengenai pentingnya koordinasi yang baik, seperti dalam rencana pembangunan infrastruktur di Gorontalo Utara. Ia menyarankan bahwa jika APBD Kabupaten Gorontalo Utara tidak mencukupi, pemerintah daerah bisa mengusulkan anggaran tambahan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui DPRD.
“Kalau kabupaten dan kota ini tidak mampu membangun jembatan itu, maka boleh pemerintah daerah untuk mengusulkan ke pemerintah provinsi. Insya Allah kami yang akan backup,” tutup Thomas Mopili, menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.