Humas Depov – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Kantor Pusat Bulog dalam rangka konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan Bantuan Cadangan Pangan,bertempat di Kantor Pusat Bulog, Jum’at (19/7024).
Pimpinan dan Anggota Komisi II diterima langsung oleh, Ibu Rini Andrida Kepala Divisi POPP Perum Bulog beserta jajaran
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Prov. Gorontalo, H.Sofyan Puhi turut hadir Wakil Ketua I H. Moh. Kris Wrtabone, Wakil Ketua III H. Awaludin Pauweni beserta Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Kepala Divisi POPP Perum Bulog, Rini Andrida menyampaikan Bulog mempunyai dua fungsi yakni fungsi pelayanan publik dan fungsi komersial fungsi sebagai BUMN diamanahkan melalui undang-undang nomor 19 dan kebijakan penugasan pangan dari dari badan pangan nasional. Pada prinsipnya di sisi pelayanan publik yang paling baik harus ada dan Tersedianya pangan, “ucapnya”.
Program bantuan pangan ada di pelayanan Publik. Perum Bulog dibawah koordinasi langsung dari badan pangan nasional yang menangani pelayanan publik untuk penugasan kepada Perum Bulog, kemudian operatornya adalah Perum Bulog dan siapa penerima manfaat itu adalah masyarakat.
Ditambahkan pula bahwa, Perum Bulog memiliki stok yang cukup di seluruh wilayah sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat termasuk juga di Gorontalo. Ada beberapa program termasuk stabilisasi dan Gorontalo termasuk wilayah 1 untuk penentuan harga eceran tertinggi dan dikelola oleh pemerintah dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. melingkupi semua wilayah.
Di Gorontalo sendiri telah terealisasi sebanyak 2.394 ton stabilisasi pasokan dan harga pangan dan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia
Selain untuk stabilisasi harga cadangan beras pemerintah (CBP) juga digunakan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat dalam hal ini adanya bencana banjir di Gorontalo sudah dilakukan bantuan melalui beras Kemensos kepada masyarakat yang terdampak baik Bencana Banjir maupun Longsor
Program bantuan pangan sudah dilaksanakan termasuk di Gorontalo. Secara Nasional ada 22 juta KPM yang dilayani dan untuk Gorontalo sendiri Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni semuanya sudah terealisasi 100% dan tidak ada persoalan yang berarti Gorontalo, “jelasnya”.
Wakil Ketua, H. Sofyan Puhi mengungkapkan, di Gorontalo ada beberapa program bulog yang sementara dibahas oleh komisi II. Beberapa hari yang lalu Masyarakat Gorontalo dilanda bencana yakni bencana longsor dan bencana banjir. Untuk itu kami datang bahas terhadap Bagaimana program membantu masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Memang beberapa Daerah yang terkena dampak banjir telah mengambil langkah-langkah, bahkan juga telah ditetapkan menjadi tanggap darurat tingakt Daerah dan tingkat Provinsi, “Ungkap Wakil Ketua”.
Seperti yang disampaikan tadi, program Kemensos kami menerima program bantuan bencana. Minimal ada program cadangan pangan akibat dengan bencana yang bisa mungkin kami bisa akses untuk itu yang sudah tentunya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Gorontalo, dan memang hari ini juga di beberapa Kecamatan masih tetap dilaksanakan posko dapur umum. karena masyarakat yang 9 kecamatan di pesisir Danau Limboto, “jelasnya”.
Sebelumnya kami bahas melalui Badan Pangan Nasional terhadap Bagaimana program itu bisa kita kerjasamakan dengan Daerah agar supaya dapat menanggulangi kebutuhan pokok dari pada masyarakat terdampak. Insya Allah program bulog dapat bisa akses kesana untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak, “Harap Sofyan Puhi”.
