Humas Deprov — Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja dan dialog bersama masyarakat Desa Tenilo guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan sosial, kesehatan, dan infrastruktur desa, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh Ikbal Al Idrus, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin, Sekretaris Komisi IV Ghalib Lahidjun, serta anggota Komisi IV yakni Sri Darsianti Tuna, Sapia Tuna, Joni Dalanggo, Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan Muhammad Zikyan.
Dalam dialog tersebut, Ketua Komisi IV Moh Ikbal Al Idrus mempertanyakan sejauh mana perkembangan perubahan data LP3G di Desa Tenilo serta bagaimana mekanisme pembentukannya ke depan.
Pihak desa menjelaskan bahwa jumlah penerima LP3G dari provinsi sebelumnya sebanyak 15 orang, namun setelah proses verifikasi hanya tersisa 12 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Meski demikian, masyarakat berharap jumlah penerima manfaat dapat kembali bertambah pada tahun mendatang.
“Kami masyarakat desa masih berharap tahun depan penerimanya bisa bertambah lagi karena masih banyak warga yang membutuhkan,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat.
Selain persoalan sosial, Kepala Desa Tenilo juga menyampaikan keluhan terkait kondisi drainase di jalan trans provinsi, khususnya di wilayah Dusun 1 dan Dusun 4. Saat musim hujan, drainase yang sebelumnya pernah berfungsi kini tidak lagi berjalan optimal sehingga menyebabkan genangan hingga banjir, bahkan limbah rumah tangga meluap ke badan jalan.
Menanggapi hal tersebut, Ikbal Al Idrus menyatakan akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo karena jalan tersebut merupakan kewenangan jalan trans provinsi.
“Kami sarankan pemerintah desa segera menyurat secara resmi ke DPRD dengan tembusan ke balai jalan agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegas Ikbal.
Keluhan lain yang turut mencuat yakni terbatasnya pasokan gas elpiji di Desa Tenilo. Masyarakat menyebut jumlah kepala keluarga di Dusun 1 mencapai sekitar 70 KK dan Dusun 2 sekitar 80 KK, sementara ketersediaan gas elpiji di pangkalan semakin berkurang dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gustam Ismail menyarankan agar persoalan distribusi gas elpiji dibahas lebih lanjut bersama Komisi II DPRD karena merupakan mitra kerja dan kewenangan komisi tersebut.
“Persoalan elpiji ini lebih tepat dibicarakan di Komisi II karena berkaitan dengan mitra dan kewenangan mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga mengeluhkan dampak perubahan data DTSEN yang dinilai menimbulkan persoalan baru. Salah satunya terkait penggunaan data desil oleh pihak lain untuk keperluan pinjaman bank, yang kemudian berdampak pada perubahan status penerima bantuan sosial.
Menanggapi persoalan tersebut, Sri Darsianti Tuna menjelaskan bahwa bagi masyarakat dengan penyakit kronis yang terdampak perubahan status DTSEN — dari desil 1 hingga 5 menjadi desil 7 — masih dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan melengkapi surat keterangan dari pemerintah desa hingga kecamatan dan dinas terkait.
“Khusus masyarakat dengan penyakit kronis, harus segera diurus surat dari desa, camat, hingga dinas terkait agar pelayanan kesehatan tetap bisa diperoleh,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan masyarakat, mulai dari perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan infrastruktur dasar agar benar-benar mendapat perhatian pemerintah secara maksimal.
Pewarta: ICK
