Humasdeprov-Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring Program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di Kantor Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Desa Tutulo bersama jajaran pemerintah desa.
Dalam pertemuan itu, pemerintah desa menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya terkait penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil warga. Selain itu, disampaikan pula persoalan proposal bantuan yang tumpang tindih serta usulan bantuan sembako, pengadaan kapal ikan bagi masyarakat di dusun pesisir, dan bantuan untuk pembangunan masjid.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mohammad Zikyan, menegaskan bahwa Komisi IV akan menindaklanjuti persoalan pendataan desil melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Zikyan, persoalan ketepatan data harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Karena itu, Komisi IV akan membawa persoalan yang ditemukan dalam monitoring ini ke forum pembahasan bersama instansi terkait, guna memperoleh penjelasan dan mendorong langkah perbaikan terhadap data yang dinilai tidak sesuai.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan mekanisme hak sanggah melalui operator pendataan apabila menemukan warga yang kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat. Langkah ini diharapkan dapat membantu proses verifikasi dan pemutakhiran data berdasarkan kondisi faktual masyarakat.
Komisi IV menegaskan bahwa hasil monitoring tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan DPRD. Persoalan desil akan didorong untuk dibahas bersama BPS, sedangkan usulan bantuan sembako, kapal ikan, dan pembangunan masjid akan menjadi aspirasi yang disampaikan kepada instansi pemerintah terkait untuk ditelaah berdasarkan kebutuhan, kewenangan, serta ketersediaan program dan anggaran.
Melalui monitoring ini, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait semakin diperkuat sehingga persoalan pendataan dapat ditangani secara tepat dan aspirasi masyarakat Desa Tutulo memperoleh tindak lanjut yang jelas.
