Humas Deprov – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Mohamad Abd. Ghalieb Lahidjun, bersama anggota Komisi IV yakni dr. Darsianti Tuna, Gustam Ismail, Sapia Tuna, Djoni Dalanggo, dan Manaf A. Hamzah, melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/6/2026).
.
Rombongan Komisi IV diterima langsung oleh Faryudy Ono Linggotu, S.H., M.Kn., selaku Analis Perundang-Undangan Legislatif Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu.
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pembahasan sinkronisasi program di bidang kesejahteraan sosial antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, khususnya terkait implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat akibat proses pendataan DTSEN. Sejumlah warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial masih terkendala administrasi dan validasi data, sehingga belum sepenuhnya memperoleh haknya sebagai penerima manfaat.
Selain membahas bantuan sosial, diskusi juga mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti bantuan bagi pelaku UMKM, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan hibah, bantuan pendidikan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Mohamad Abd. Ghalieb Lahidjun menyampaikan bahwa validitas dan akurasi data penerima manfaat merupakan kunci utama keberhasilan program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Program kesejahteraan sosial harus didukung dengan data yang akurat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan administrasi dan pendataan. Ini menjadi perhatian serius yang harus terus diperbaiki bersama,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengawasan serta mendorong penyempurnaan kebijakan sosial di Provinsi Gorontalo, sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antarlembaga legislatif daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.
Pewarta: ICK Mopangga









