Humas Deprov – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), khususnya bagi perempuan kepala keluarga yang masih produktif dan memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha, tetapi terkendala keterbatasan modal.
Hal tersebut mengemuka saat sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam daerah di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Selasa (27/10/2026).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Nani Mbuinga, Djoni Dalango, dan Sapia Tuna.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring sekaligus menyerap aspirasi calon penerima bantuan UEP yang diusulkan untuk tahun anggaran 2027.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV mendatangi langsung rumah dan lokasi usaha masyarakat guna melihat kondisi serta kebutuhan para calon penerima bantuan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Djoni Dalango, menjelaskan bahwa sebagian besar calon penerima merupakan perempuan berstatus janda yang masih memiliki kemampuan dan semangat untuk menjalankan usaha produktif. Namun, keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka.
“Kami hari ini turun langsung untuk mengunjungi dan menampung aspirasi calon penerima bantuan UEP. Mereka ini ibu-ibu yang masih produktif dan mampu berusaha, tetapi terkendala modal. Karena itu, kami ingin melihat langsung kondisi dan tempat usaha mereka,” jelas Djoni.
Menurutnya, jenis usaha yang dijalankan masyarakat cukup beragam, mulai dari usaha kios, pembuatan kue, hingga berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Djoni menilai usaha-usaha tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan agar dapat berkembang serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.
Adapun bentuk dukungan yang direncanakan melalui program tersebut berupa bantuan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu. total jumlahnya 2.5 juta
Bantuan itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal barang dagangan yang bisa dijual kembali untuk menghasilkan keuntungan.
“Harapan kami, bantuan ini nantinya bisa membantu ibu-ibu penerima untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Semoga bantuan tersebut benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait persoalan penentuan desil dalam pendataan masyarakat. Persoalan ini menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga karena berkaitan dengan penentuan kelompok kesejahteraan dan akses terhadap program bantuan pemerintah.
Aspirasi tersebut menjadi perhatian Komisi IV untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sehingga pendataan masyarakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
