HumasDeprov – Wakil Ketua bersama anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi ekonomi dan keuangan melaksanakan kegiatan monitoring terhadap progres pembentukan dan pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan sarana pendukung koperasi sekaligus melihat kesiapan pelaksanaan program yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pembangunan Koperasi Merah Putih secara fisik telah mencapai sekitar 90 persen.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pembangunan KMP di Desa Molotabu secara fisik sudah hampir rampung, dengan progres mencapai sekitar 90 persen. Pekerjaan yang tersisa saat ini lebih pada tahap instalasi, sehingga secara umum proyek pembangunan dapat dikatakan hampir selesai,” ujar Meyke.
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan kejelasan mengenai tahapan operasional setelah pembangunan selesai. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Molotabu, hingga kini pemerintah desa belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengelolaan maupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Yang menjadi perhatian kami adalah perlunya kejelasan dari OPD terkait mengenai rencana pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas ini ke depan. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa agar masyarakat mengetahui tujuan, target, dan manfaat program ini. Dengan begitu, keberadaan KMP benar-benar mampu mendorong pembangunan desa, meningkatkan perekonomian, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Meyke juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah desa dalam pemanfaatan aset yang berada di kawasan Koperasi Merah Putih.
Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap pembangunan Koperasi Merah Putih tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga didukung dengan kesiapan regulasi, pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah, OPD terkait, dan pemerintah desa sehingga koperasi dapat beroperasi secara optimal dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
