Humas Deprov — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi I melakukan monitoring kesiapan pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadapi dampak kekeringan pada musim kemarau, khususnya terkait ketersediaan air bersih serta potensi kebakaran.
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan telah menyiapkan langkah antisipasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi cuaca kering yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Dalam monitoring tersebut, pemerintah Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menyampaikan bahwa secara umum kondisi ketersediaan air bersih di wilayah tersebut masih dalam keadaan aman.
Meski demikian, dampak musim kemarau mulai dirasakan pada sektor pertanian. Sejumlah wilayah dilaporkan mengalami gagal panen akibat kondisi kekeringan yang memengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian.
Pemerintah kelurahan juga mengungkapkan bahwa pada kondisi kekeringan, potensi kebakaran menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Sebelumnya, pernah terjadi kebakaran yang dipicu oleh sekam padi yang terbakar.
“Memang pernah ada kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh sekam padi yang terbakar. Hal tersebut sudah kami antisipasi bersama masyarakat. Pemerintah kelurahan selalu mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, terutama pada musim kekeringan seperti sekarang ini,” jelas pihak pemerintah kelurahan.
Selain melakukan sosialisasi, pemerintah kelurahan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dalam setiap langkah penanganan dan antisipasi yang dilakukan di wilayahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, menegaskan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memastikan kesiapan pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadapi musim kemarau.
Menurutnya, kondisi kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan meningkatkan risiko kebakaran.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus terus memperkuat koordinasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita perlu memastikan langkah antisipasi dilakukan sejak awal, sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan, terutama menyangkut kebutuhan air bersih, pertanian, dan potensi kebakaran,” ujar Yeyen.
Komisi I berharap pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dapat terus melakukan pemantauan kondisi wilayah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul akibat musim kemarau dapat segera diidentifikasi dan ditangani, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
