Humas Deprov – Pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu kembali menjadi perhatian lintas pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, DPRD dan para pihak terkait didorong tidak lagi melihat persoalan konektivitas wilayah tersebut sebatas agenda pertemuan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret, terukur dan berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu dengan tema “Membangun Ekosistem Kolaborasi Lestari untuk Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tulabolo–Pinogu”, yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango di Hotel Aston Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang diwakili Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki, turut menghadiri forum tersebut.
Forum ini diposisikan sebagai ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif, kepentingan, kewenangan dan sumber daya dari masing-masing pihak guna merumuskan langkah nyata mempercepat pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu.
Namun, persoalan jalan Tulabolo–Pinogu tidak semestinya berhenti pada forum koordinasi dan pernyataan komitmen. Kebutuhan masyarakat Pinogu terhadap akses transportasi yang layak telah menjadi persoalan yang berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan dasar dan konektivitas kawasan.
Karena itu, pembangunan jalan tersebut harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan strategis, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.
DPRD Dorong Kolaborasi Tak Berhenti di Meja Rapat
Yeyen Saptiani Sidiki menegaskan pentingnya membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, masing-masing pihak harus mampu menerjemahkan kewenangannya menjadi kontribusi nyata. Jangan sampai forum menghasilkan dokumen komitmen, tetapi tidak diikuti dengan kejelasan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dari mana sumber pembiayaannya.
“Forum ini harus menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, kepentingan, kewenangan dan sumber daya. Yang terpenting, hasilnya harus menghasilkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu,” ujar Yeyen.
Ia menilai konektivitas Tulabolo–Pinogu memiliki arti strategis karena menyangkut keterhubungan masyarakat dengan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya.
Keterbatasan akses tidak hanya membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih sulit, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dengan wilayah yang masih terisolasi.
Bukan Sekadar Jalan, tetapi Membuka Konektivitas Wilayah
Pembangunan akses Tulabolo–Pinogu dipandang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan badan jalan.
Jalan tersebut merupakan instrumen untuk membuka konektivitas wilayah sekaligus memperkuat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh hanya mengejar panjang ruas yang terbuka, tetapi harus memastikan kualitas, keamanan, pemeliharaan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Gorontalo pun menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses percepatan pembangunan jalan tersebut secara kolaboratif, terukur, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
Pengawalan tersebut dinilai penting agar setiap tahapan pembangunan memiliki indikator yang jelas dan dapat dipantau bersama.
Jangan Sampai Komitmen Hanya Jadi Dokumen
Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah penandatanganan berita acara komitmen bersama sebagai landasan tindak lanjut pengawalan pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu.
Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan para pihak untuk mendorong percepatan pembangunan.
Namun, tantangan sebenarnya justru berada setelah berita acara ditandatangani.
Komitmen tersebut harus segera diterjemahkan menjadi rencana kerja, pembagian kewenangan, kepastian dukungan anggaran, target waktu dan mekanisme evaluasi.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak seremoni. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar terbangun dan dapat digunakan.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap forum tersebut menjadi titik balik bagi percepatan pembangunan akses Tulabolo–Pinogu.
“Komitmen bersama ini harus menjadi landasan untuk pengawalan bersama. Kita ingin prosesnya jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Yeyen.
Dengan adanya komitmen lintas sektor tersebut, pembangunan Tulabolo–Pinogu diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial. Seluruh pihak dituntut mengubah pola kerja dari sekadar koordinasi menjadi kolaborasi berbasis target dan hasil.
Sebab, bagi masyarakat Pinogu, jalan bukan hanya persoalan infrastruktur. Jalan adalah akses menuju pelayanan publik, perputaran ekonomi, kesempatan hidup yang lebih baik dan bagian dari keadilan pembangunan.
