Humas Deprov, – Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendorong peningkatan kapasitas generasi muda mendapat angin segar melalui langkah konkret Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
Pada Kamis (10/7), rombongan pimpinan dan anggota Komisi IV yang diinisiasi langsung oleh Sekretaris Komisi, Ghalib Lahidjun dari Fraksi Golkar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pohuwato. Kedatangan rombongan DPRD ini disambut hangat oleh Ketua HMI Cabang Pohuwato, Dikyanto Oto, dan sejumlah kader HMI.
Dalam suasana diskusi santai, Ghalib membawa kabar penting: pemerintah provinsi akan mengalokasikan subsidi biaya pengkaderan organisasi mahasiswa, melalui mekanisme perubahan APBD 2024.
“Kami dari Komisi IV telah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah provinsi. Kami tegaskan bahwa kaderisasi organisasi mahasiswa adalah investasi masa depan, dan sudah waktunya pemerintah mengambil peran,” ungkap Ghalib.
Menurutnya, subsidi tersebut akan disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk mendukung kegiatan pengkaderan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mendukung melalui penguatan kelembagaan organisasi. Hal ini, kata Ghalib, didasarkan pada Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.
Namun ia juga menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah tersebut tidak langsung mengalir ke cabang-cabang di daerah. Dana akan terlebih dahulu masuk ke tingkat provinsi (DPW), kemudian disalurkan ke masing-masing komisariat, mengingat kegiatan pengkaderan berbasis pada struktur tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa proses ini tidak hanya administratif, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil mahasiswa di lapangan,” ujar Ghalib.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya peran pemuda dalam kancah politik daerah. Ia mencontohkan bahwa banyak anggota legislatif saat ini merupakan alumni organisasi mahasiswa, termasuk dirinya sendiri yang dulunya harus berjuang secara mandiri untuk bisa mengikuti proses pengkaderan.
“Dulu kami berjalan kaki, mencari dana sendiri, dan menginap seadanya demi bisa ikut pelatihan kader. Pemerintah tidak pernah hadir dalam proses itu,” tegasnya.
”Tapi hari ini, banyak anak muda duduk di DPRD, buah dari kaderisasi yang dulu diabaikan pemerintah,” tambahnya.
Fakta bahwa generasi muda mendominasi hasil pemilu terakhir dan peningkatan indeks pemuda Gorontalo menjadi bukti bahwa investasi pada pengkaderan tidak sia-sia. Oleh karena itu, Ghalib menegaskan, sinergi antara pemerintah dan organisasi mahasiswa tidak bisa lagi ditunda.
Di akhir diskusi, Ghalib juga meminta data teknis dari HMI Pohuwato terkait jumlah kader, biaya per pengkaderan, dan frekuensi pelaksanaan kaderisasi dalam setahun. Informasi ini, kata dia, akan dibawa sebagai bahan argumentasi tambahan dalam rapat dengan pemerintah provinsi.
“Apa yang kami dapatkan hari ini akan kami teruskan sebagai bahan advokasi di tingkat provinsi. Kita ingin semua organisasi mahasiswa, tidak hanya HMI, bisa merasakan dampak dari kehadiran negara,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal menuju hubungan kolaboratif antara lembaga legislatif dan organisasi kemahasiswaan, guna mencetak kader-kader muda yang tak hanya kritis, tetapi juga siap mengambil peran dalam pembangunan daerah.
