Humas Deprov – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Pandangan umum Fraksi NasDem tersebut dibacakan oleh Indriani Dunda, yang menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh dimaknai sekadar sebagai penyesuaian angka-angka anggaran. Menurutnya, perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyoroti struktur pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp1,550 triliun, namun masih didominasi transfer dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp1,095 triliun. Sementara kenaikan pendapatan hanya sekitar Rp13 miliar dibandingkan anggaran sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja BUMD dan BLUD.
Di sisi belanja, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap peningkatan belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,778 triliun, atau meningkat sekitar Rp157,26 miliar. Indriani meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dasar kebutuhan, urgensi, serta program dan kegiatan prioritas yang mendapatkan tambahan anggaran tersebut.
Fraksi NasDem menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap belanja harus menghasilkan output yang jelas dan outcome yang nyata, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti SiLPA sekitar Rp149,26 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara transparan asal-usul, komponen, serta penyebab munculnya SiLPA berikut rencana penggunaannya.
“SiLPA bukan merupakan pendapatan baru. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, efisien, efektif, dan transparan, sehingga setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pokok pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Indriani.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan belanja modal sekitar Rp234 miliar, namun meminta agar tambahan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur, kata Fraksi NasDem, harus diarahkan untuk mendukung konektivitas, jalan, irigasi, fasilitas publik, serta infrastruktur penunjang sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan menjadikan pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan atau kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun rantai nilai ekonomi, memperkuat kemandirian usaha, dan membuka lapangan kerja.
Terkait penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar, Fraksi NasDem meminta adanya kejelasan mengenai penerima, tujuan, dasar perhitungan, serta rencana pemanfaatannya. Penyertaan modal harus ditempatkan sebagai investasi produktif dengan target yang terukur, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan PAD.
Fraksi NasDem juga meminta optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta pembenahan tata kelola BUMD dan BLUD agar lebih profesional, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah maupun pelayanan publik.
Sementara terkait hibah kepada KONI Provinsi Gorontalo, Fraksi NasDem meminta agar penganggarannya disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, urgensi, kemampuan kas daerah, asas manfaat, serta prinsip pertanggungjawaban dan ketepatan sasaran.
Menutup pandangan umumnya, Indriani menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk terus mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026 secara kritis, objektif, transparan, dan berbasis data.
“Ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Gorontalo,” tegas Indriani.
Fraksi NasDem berharap seluruh proses pembahasan Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, bertanggung jawab, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu memperkuat fondasi pembangunan dan kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo.
