Humas Deprov – Pimpinan dan anggota Komisi II bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Prihasto Setyanto selaku Direktur Pengadaan Perum Bulog bersama jajaran terkait. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi mengenai penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan serta optimalisasi distribusi beras guna mencegah peningkatan inflasi di Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi antara DPRD, Perum Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan serta memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali di masyarakat.
Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius, terutama menyusul angka inflasi Provinsi Gorontalo yang berdasarkan data September 2026 tercatat sekitar 5,38 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras medium yang mengalami kenaikan harga di pasaran. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Perum Bulog sangat penting untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Gorontalo, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat.
Menurut Mikson, pemerintah perlu memastikan distribusi beras berjalan lancar, stok tersedia dalam jumlah yang memadai, serta harga komoditas pangan strategis tetap terkendali. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat dan menambah tekanan inflasi di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program SPHP agar beras dengan harga terjangkau dapat menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Selain menjaga stabilitas harga bagi konsumen, Mikson menegaskan bahwa kebijakan pangan juga harus memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Sebagai salah satu daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan nyata dalam penyerapan hasil pertanian agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga jual yang layak.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Mikson menambahkan, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar kebijakan stabilisasi pangan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen dapat terakomodasi secara seimbang.
Dalam pemaparan jajaran Perum Bulog, disampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Jumlah tersebut menjadi salah satu capaian stok terbesar dalam sejarah Bulog.
Bulog juga menjelaskan bahwa penugasan pemerintah untuk menyerap beras setara 4 juta ton pada 2026 telah diselesaikan pada 24 September 2026. Total penyerapan yang dilaporkan mencapai sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.
Ke depan, upaya penyerapan beras akan terus diperkuat untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dan mengantisipasi berbagai risiko, termasuk perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pertanian.
Target penyerapan beras nasional hingga akhir Desember 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton, dengan harapan stok akhir tahun tetap berada pada posisi aman.
Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan beras nasional sekaligus memperkuat intervensi pemerintah ketika terjadi gejolak harga di daerah.
Selain beras, pembahasan juga menyoroti komoditas jagung yang menjadi salah satu unggulan pertanian Provinsi Gorontalo.
Sebagai daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan kebijakan penyerapan yang mampu memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen.
Kehadiran Bulog dalam menyerap hasil panen petani dinilai penting untuk memberikan alternatif pemasaran dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Bulog mengungkapkan bahwa pelaksanaan penyerapan jagung secara nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari penugasan penyerapan sebanyak 1 juta ton, realisasi yang disampaikan baru mencapai sekitar 238 ribu ton.
Salah satu kendalanya adalah harga jagung di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga memengaruhi kemampuan Bulog untuk melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyerapan, standar kualitas, kadar air, serta dukungan fasilitas pascapanen agar hasil produksi petani dapat memenuhi persyaratan pembelian.
Penguatan fasilitas gudang, pengeringan, dan pengujian kualitas juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penyerapan hasil pertanian di daerah.
Pertemuan tersebut turut membahas pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap penyaluran beras SPHP dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan, terutama ketika terjadi kenaikan harga beras di pasar.
Koordinasi dengan Bulog juga diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan efektif, sehingga ketersediaan stok di tingkat gudang dapat diikuti dengan pasokan yang memadai di pasar-pasar daerah.
Sementara itu, Bulog menyampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran lanjutan untuk komoditas beras dan jagung masih menyesuaikan petunjuk teknis serta alokasi wilayah dari Badan Pangan Nasional.
DPRD menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program stabilisasi pangan memberikan dampak nyata terhadap pengendalian harga.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar koordinasi dengan Perum Bulog terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pangan menjelang akhir tahun.
Langkah antisipatif diperlukan untuk memastikan ketersediaan beras dan komoditas pangan strategis lainnya tetap mencukupi, distribusi tidak mengalami hambatan, serta gejolak harga dapat dikendalikan.
DPRD Provinsi Gorontalo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kepentingan petani sebagai produsen pangan sekaligus masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan pangan diharapkan mampu memberikan kepastian harga yang layak bagi petani tanpa mengabaikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan antara DPRD, Bulog, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Gorontalo dapat semakin terjaga serta risiko tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru dapat diminimalkan.
