Humas Deprov – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Batam, Kamis (19/11/2026), dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan ekonomi daerah.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, bersama jajaran anggota Komisi II. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Firman Hidayat, S.E., M.M, selaku Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam, bersama perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Kota Batam memaparkan gambaran pengelolaan keuangan daerah, termasuk capaian dan potensi pendapatan daerah. Berdasarkan paparan yang disampaikan, APBD Kota Batam setelah perubahan mencapai sekitar Rp4,5 triliun, dengan PAD sekitar Rp2,7 triliun. Sementara itu, sektor pajak daerah menjadi salah satu sumber utama penerimaan, dengan kontribusi dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain pengelolaan pendapatan, diskusi juga membahas inovasi daerah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis riset di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk pada sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Aspek pengawasan distribusi barang, ketersediaan kebutuhan pokok, pengembangan perdagangan, serta pemberdayaan UMKM turut menjadi perhatian dalam diskusi. Pemerintah Kota Batam juga menjelaskan berbagai langkah koordinasi dengan instansi terkait dan distributor guna menjaga stabilitas pasokan serta harga kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran Komisi II untuk mempelajari berbagai strategi Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, Kota Batam memiliki karakteristik wilayah dengan sumber daya alam yang relatif terbatas, tetapi mampu mengembangkan sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, industri, perdagangan, dan UMKM.
“Batam ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Walaupun sumber daya alamnya relatif terbatas, tetapi PAD-nya cukup besar. Ini menjadi salah satu hal yang ingin kami pelajari, bagaimana mereka mengembangkan sektor pariwisata, industri, dan UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ungkap Mikson.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembelajaran yang ingin didorong untuk diterapkan di Provinsi Gorontalo adalah pengembangan UMKM agar mampu naik kelas, memiliki daya saing, serta memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mikson menilai, Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan pengembangan sektor pariwisata dan penguatan UMKM agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan PAD.
“Kami berharap ada hal-hal positif yang bisa kami adopsi dari Kota Batam, khususnya dalam pengembangan UMKM agar bisa naik kelas. Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi sektor pariwisata masih perlu terus didorong dan dikembangkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap peningkatan PAD Provinsi Gorontalo ke depan tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, tetapi juga dapat diperkuat melalui pengembangan pariwisata, UMKM, dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan ekonomi daerah yang diperoleh dari Pemerintah Kota Batam dapat menjadi bahan referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong kebijakan peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi daerah di Provinsi Gorontalo.















