Humas Deprov – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah dan BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran lahan yang terjadi di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango.
Kebakaran yang terjadi di wilayah Dusun III tersebut hingga Minggu (4/10/2026) telah memasuki hari keenam. Api dilaporkan masih merambat di kawasan ladang dan berpotensi meluas ke wilayah sekitar.
Kondisi ini terungkap saat sejumlah anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Dunggala untuk memantau kesiapan pemerintah desa menghadapi kemarau berkepanjangan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan diterima Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, di ruang pertemuan Kantor Desa Dunggala.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan bahwa dampak kemarau tidak hanya memicu kebakaran lahan, tetapi juga menyebabkan krisis air bersih dan gagal panen.
Desa Dunggala terdiri dari tiga dusun. Saat ini, masyarakat di Dusun I dan Dusun II mengalami kekurangan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD bersama PMI dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pendistribusian air bersih.
Sementara di sektor pertanian, seluruh lahan pertanian masyarakat dilaporkan mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, mengatakan kebakaran yang terjadi di Dusun III telah ditangani, namun api masih menyisakan titik-titik yang belum sepenuhnya padam.
Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan. Lahan di Desa Dunggala terhubung dengan wilayah Desa Miranti sehingga kebakaran di satu titik berpotensi menjalar ke kawasan lainnya.
Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pemerintah desa membentuk tim yang bertugas melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas pemilik lahan.
Masyarakat juga terus diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina M. Udoki, meminta pemerintah daerah dan BPBD tidak menunggu api membesar melakukan penanganan.
“Sampai dengan sekarang kebakaran area ladang apinya belum padam, masih merambat sampai hari ini. Jadi kami minta perhatian juga kepada pemerintah, BPBD untuk tetap siaga,” kata Kristina.
Menurutnya, api harus segera ditangani karena lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
“Ini memang tidak bisa ditunggu padam sendiri. Memang harus ada upaya-upaya untuk pemadaman,” ujarnya.
Kristina juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran lahan selama kondisi kemarau masih berlangsung.
“Ketika terjadi kebakaran maka akan susah untuk memadamkan karena memang ada di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran,” katanya.
Ia berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan BPBD dapat memperkuat koordinasi agar penanganan dilakukan sejak dini.
“kami berharap BPBD, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten untuk sama-sama mengantisipasi ini,” tegasnya.
Selain kebakaran, Komisi I juga menyoroti kebutuhan air bersih masyarakat.
Kristina mengatakan distribusi air dari BPBD Kabupaten Bone Bolango telah dilakukan, namun kebutuhan warga masih membutuhkan dukungan lanjutan.
“Masalah air bersih juga, Dunggala juga kekurangan air bersih. Sehingga masih berharap suplai. Dari kemarin sudah disuplai oleh BPBD kabupaten, mungkin juga dari PMI ikut. Berharap juga ikut membantu,” ujarnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, PMI, BWS dan instansi terkait memperkuat langkah antisipasi selama kemarau berkepanjangan.
Penanganan diharapkan tidak hanya berfokus pada kebakaran dan kebutuhan air bersih, tetapi juga pemulihan sektor pertanian setelah masyarakat mengalami gagal panen.
