Humas Deprov – Dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Selain kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga, sekitar 80 persen lahan pertanian masyarakat dilaporkan mengalami gagal panen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Daenaa, Jumat (21/8/2026).
Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi I, Sitti Nuraini Sompie, turut dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Rombongan diterima Kepala Desa Daenaa, Jefri A. Rahim, SE.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan kesiapan pemerintah desa menghadapi dampak kemarau, sekaligus melihat langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan terus berlanjut.
“Komisi I memastikan sejauh mana peran pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kita juga ingin melihat bagaimana antisipasi ke depannya,” ujar Ramdan.
Menurut dia, pemerintah Desa Daenaa telah mengambil langkah dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Bahkan, satu unit mobil tangki telah disiagakan untuk membantu distribusi air bersih.
Namun, Ramdan menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor. Ia meminta organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pelayanan dasar dan bantuan kemanusiaan di tingkat kabupaten maupun provinsi memperkuat koordinasi.
“Kita tidak tahu sampai kapan musim kemarau akan berakhir. Karena itu, OPD yang memiliki kewenangan harus saling berkoordinasi agar masyarakat tidak menghadapi persoalan yang lebih berat,” katanya.
Kepala Desa Daenaa, Jefri A. Rahim, mengatakan dampak kekeringan telah dirasakan sedikitnya 73 kepala keluarga. Wilayah yang paling terdampak berada di Dusun I hingga Dusun IV.
Selain persoalan air bersih, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terpukul. Jefri menyebut sekitar 80 persen masyarakat yang bergantung pada pertanian mengalami gagal panen.
“Untuk masalah air bersih sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui pendistribusian air bersih. Memang masih terkendala keterbatasan armada, tetapi setidaknya sudah membantu masyarakat,” kata Jefri.
Ia menjelaskan, kondisi ketersediaan bahan makanan pokok di desa sejauh ini masih relatif aman. Belum ada laporan masyarakat mengalami kekurangan pangan.
Persoalan yang lebih mendesak justru kebutuhan air untuk aktivitas rumah tangga, terutama mandi dan mencuci pakaian. Untuk kebutuhan konsumsi, sebagian masyarakat masih mengandalkan air galon atau air isi ulang.
DPRD Dorong Antisipasi Jangka Panjang
Komisi I menilai persoalan kekeringan tidak boleh hanya ditangani melalui distribusi air ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan pola penanganan yang lebih sistematis, terutama apabila kemarau berlangsung lebih panjang.
Pengawasan juga diperlukan terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian karena gagal panen berpotensi memengaruhi pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa.
Ramdan berharap hasil kunjungan lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemarau.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah baru dilakukan penanganan. Antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” tegasnya.
Kunjungan Komisi I ke Desa Daenaa sekaligus menegaskan bahwa penanganan dampak kemarau membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan instansi teknis secara terpadu. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan dampak ekonomi akibat gagal panen dapat ditekan.
