DPRD Gorontalo Dapil I Soroti Kekerasan Anak Dorong Penguatan Layanan Darurat di Dinas P3A

Berita774 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan menjadi perhatian serius pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo.

Sejumlah persoalan, mulai dari perundungan di lingkungan pendidikan, dugaan pelecehan seksual, hingga perkawinan usia anak dan stunting, menjadi sorotan dalam kunjungan reses ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo, Senin (2/11/2026).

Kunjungan yang dipimpin Meyke Kamaru tersebut merupakan bagian dari agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027.

Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A ) Provinsi Gorontalo, Dr.Yana Yanti Suleman, Sekretaris Dinas dan jajaran.
Dalam pertemuan itu, Meyke Kamaru menegaskan bahwa berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus diwujudkan melalui kepedulian dan langkah konkret terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan langkah penanganan yang dilakukan Dinas P3A, bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan merasa aman, termasuk ketika berada di lingkungan pendidikan. Kunjungan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana persoalan yang ada bisa ditangani dengan baik,” ujar Meyke.

Ia turut menyoroti kasus perundungan yang terjadi di SMA Negeri 1 serta persoalan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan maupun pesantren.

Menurutnya, sekolah dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi anak. Karena itu, diperlukan perhatian serius, pengawasan, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Meyke juga menegaskan komitmen anggota DPRD Dapil I untuk memberikan perhatian terhadap dukungan anggaran bagi program-program Dinas P3A, sehingga berbagai persoalan yang menjadi kewenangan instansi tersebut dapat ditangani secara maksimal.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Darsianti Tuna, mendorong penyediaan ruang layanan darurat atau emergency room khusus penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Menurut Darsianti, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat, khususnya korban kekerasan, memiliki akses yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
“Selama ini, ketika terjadi kasus di daerah, masyarakat terkadang tidak tahu harus ke mana mencari bantuan. Karena itu, kami mengusulkan agar Dinas P3A memiliki ruang layanan darurat bagi perempuan dan anak,” ungkap Darsianti.

Ia menyebutkan, usulan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan anggaran dan mendapat respons dari Kepala Dinas P3A.

Di sisi lain, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, menyoroti pentingnya penguatan program pencegahan stunting melalui pendekatan yang juga menyentuh persoalan sosial, termasuk perkawinan usia anak dan kehamilan di luar nikah.

Ia meminta Dinas P3A memberikan penjelasan mengenai program pendampingan yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah sasaran yang telah mendapatkan pendampingan serta hasil yang dicapai.

Menurut Indriani, evaluasi terhadap program tersebut penting untuk memastikan intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan stunting dan persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas P3A Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian anggota DPRD Dapil I Kota Gorontalo.

Ia mengatakan, berbagai saran dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program dan pelayanan Dinas P3A ke depan.

Yana juga memaparkan sejumlah program yang dijalankan instansinya, di antaranya peningkatan pembangunan gender, pemberdayaan masyarakat melalui program PMD, serta penyediaan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan khusus.

Terkait keterbatasan anggaran, ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan penanganan kasus.

Ia turut menyampaikan perkembangan penurunan angka stunting dan perkawinan anak yang terus didorong melalui berbagai program dan koordinasi lintas sektor.

Kunjungan reses tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan sinergi antara DPRD dan Dinas P3A dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih responsif, mudah diakses, dan mampu memberikan penanganan terhadap setiap persoalan yang terjadi di masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *