Humas Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan lintas instansi terkait. Hal tersebut diungkapkan Thomas saat melaksanakan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025–2026 di wilayah perbatasan Gorontalo–Sulawesi Tengah tersebut, Senin (27/10/25).
Dalam dialog bersama masyarakat dan pemerintah kecamatan, terungkap sejumlah persoalan mendesak, terutama terkait ancaman banjir dan abrasi pantai. Pihak kecamatan melaporkan bahwa kondisi tanggul di beberapa titik, seperti Sungai Tolinggula dan Sungai Bogo-bogo, kini sangat kritis — bahkan hanya tersisa sekitar satu meter hingga tiga puluh sentimeter dari permukaan air. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu banjir dan longsor saat curah hujan meningkat.
Warga Tolinggula Pantai, Harun juga menyampaikan bahwa setiap bulan Desember rumah-rumah di pesisir selalu terdampak gelombang tinggi. Ia berharap pemerintah dapat membangun tanggul penahan ombak untuk melindungi pemukiman warga dari ancaman abrasi.
Tokoh masyarakat Rivan Kawente menyoroti persoalan banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Cempaka dan Papualangi akibat masih adanya aktivitas penebangan pohon. Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut masih memiliki izin resmi. Selain itu, Rivan juga mengungkapkan perlunya bantuan bagi kelompok tani, keberadaan pos terpadu di perbatasan untuk mencegah peredaran narkoba serta pengawasan pupuk bersubsidi, dan penyelesaian tapal batas wilayah yang hingga kini belum tuntas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili langsung menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo agar menseriusi dan segera menangani aktivitas penebangan hutan yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Tolinggula.
Dari sektor pendidikan, perwakilan masyarakat RH mengusulkan agar SMP di Tolinggula Pantai dapat memperoleh tambahan 6 ruang kelas baru (RKB) serta adanya penataan objek wisata lokal guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tolinggula Ulu, yang setiap bulan Desember dan Februari selalu dilanda banjir akibat sedimentasi sungai yang sudah sangat tinggi.
Tak hanya infrastruktur, sektor kesehatan pun menjadi perhatian. Kepala Puskesmas Tolinggula mengungkapkan kekurangan tenaga kesehatan, di mana perawat PNS hanya empat orang dan tenaga TPK sebanyak lima orang sudah berakhir masa tugasnya pada September.
Ia juga menambahkan bahwa bangunan puskesmas sudah tidak memadai dan belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan. Kondisi serupa dialami Puskesmas Limbato yang kini tidak memiliki dokter.
Sementara itu, pihak Pemerintah Daerah Kecamatan Tolinggula juga menyampaikan harapan agar bantuan tenaga dokter spesialis dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM) Tolinggula, yang masa penugasannya berakhir pada Desember 2025, dapat diperpanjang hingga tahun 2026.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan aspirasi warga Tolinggula dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah provinsi.
“Permasalahan di Tolinggula ini tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan langkah terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi teknis terkait. DPRD akan mendorong agar persoalan tanggul, banjir, abrasi, serta pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa segera ditangani secara menyeluruh,” ujar Thomas.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pos pengawasan di wilayah perbatasan, baik untuk menekan peredaran narkoba maupun pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus mendorong pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelompok tani.
“Tolinggula adalah wajah terluar Provinsi Gorontalo. Kita harus memastikan masyarakat di sini mendapat perhatian yang sama, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan publik,” tutup Thomas Mopili.
