HumasDeprov– Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Yeyen Sidiki, melaksanakan kegiatan reses di Desa Lompoto’o, Kecamatan Suwawa Tengah, sebagai bagian dari masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Kamis 2 Juni 2026
Dalam sambutannya, Yeyen Sidiki menegaskan bahwa reses merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, maupun persoalan yang dihadapi di desa. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam kegiatan reses tidak hanya sebatas memenuhi undangan, tetapi menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan yang nantinya akan diperjuangkan melalui DPRD.
Pada kesempatan tersebut, Yeyen juga memaparkan perjalanan tugasnya di DPRD. Pada periode pertama, ia bertugas di Komisi IV yang membidangi pendidikan, kesehatan, beasiswa, dan BPJS. Selama bertugas di komisi tersebut, dirinya aktif memperjuangkan program beasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Selanjutnya, pada periode kedua di Komisi II, Yeyen fokus pada sektor UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan. Berbagai program telah diperjuangkan, di antaranya bantuan bibit tanaman, termasuk bibit durian, bantuan sektor pertanian, dukungan bagi pelaku UMKM, hingga bantuan di bidang peternakan.
Memasuki periode ketiga, Yeyen dipercaya bertugas di Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan. Saat ini, salah satu fokus pengawasannya adalah pelaksanaan pemerintahan desa serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan mitra strategis Komisi I dalam mendorong pembangunan di tingkat desa.
Meski kini berada di Komisi I, Yeyen memastikan dirinya tetap akan mengawal aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang komisi lainnya melalui koordinasi dan komunikasi dengan anggota DPRD maupun instansi terkait.
Dalam sesi dialog, masyarakat Desa Lompoto’o menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan. Warga mengeluhkan proses pengurusan kepesertaan yang kerap baru dapat dilakukan setelah pasien menjalani perawatan di rumah sakit, sementara untuk pelayanan di puskesmas masih banyak masyarakat yang terkendala karena status BPJS belum aktif.
Menanggapi hal tersebut, Yeyen menyatakan akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar menjadi perhatian dan dicarikan solusi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah infrastruktur kelistrikan. Warga mengeluhkan masih adanya jaringan listrik yang menggunakan bambu maupun pohon sebagai penyangga kabel sehingga dinilai kurang aman. Mereka mengusulkan pembangunan tiang listrik permanen di sejumlah titik.
Yeyen mengatakan usulan tersebut akan dicatat dan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah memperjuangkan sekitar 29 sambungan listrik melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan bantuan bibit jagung sekaligus menanyakan mekanisme pengajuannya. Menanggapi hal itu, Yeyen menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait karena informasi yang diterimanya menunjukkan stok bibit masih tersedia sehingga diharapkan dapat segera disalurkan sesuai ketentuan.
Aspirasi lainnya datang dari pelaku UMKM yang berharap adanya dukungan untuk mengembangkan usaha. Menurut Yeyen, pemerintah perlu memberikan pendampingan yang berkelanjutan melalui pelatihan, fasilitasi pengurusan merek usaha, bantuan desain dan pengemasan produk (packaging), pembangunan rumah produksi, hingga bantuan pengembangan usaha. Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa hand tractor guna mendukung produktivitas sektor pertanian. Usulan tersebut akan ditampung dan disesuaikan dengan program serta nomenklatur dinas pada tahun anggaran yang berlaku.
Menutup kegiatan reses, Yeyen Sidiki menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Desa Lompoto’o melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, komunikasi dengan dinas teknis, pembahasan dalam rapat DPRD, serta pengusulan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sesuai kewenangan. Ia berharap kegiatan reses menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan warga.
