Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo, Hais Ayuwa, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2025–2026 di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, pada Kamis (23/10/25).
Kegiatan reses berlangsung penuh keakraban dan dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, serta perwakilan kelompok tani dari sejumlah desa sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai aspirasi warga disampaikan, terutama menyangkut perbaikan jaringan irigasi pertanian yang selama ini menjadi kendala utama petani di wilayah Telaga Biru dan sekitarnya. Warga berharap agar saluran pemiringan dan saluran pembuangan air yang tersumbat dapat segera ditangani, karena setiap musim tanam mereka harus melakukan kerja bakti untuk membersihkan saluran tersebut secara swadaya.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa kondisi irigasi dari Desa Tuladenggi hingga ke Lupoyo dan Ulapato sering menyebabkan genangan air yang menghambat aktivitas pertanian. “Kami berharap lewat perjuangan Pak Hais di DPRD Provinsi Gorontalo, persoalan ini bisa mendapat perhatian dari dinas terkait, karena irigasi ini merupakan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Hais Ayuwa menjelaskan bahwa usulan masyarakat telah diakomodir dalam program tahun 2026.
Hais juga menegaskan pentingnya aspirasi yang menyentuh kepentingan bersama, bukan hanya bantuan bersifat pribadi. Ia mengingatkan bahwa untuk pengajuan bantuan seperti UMKM atau bantuan ternak sapi, masyarakat perlu memastikan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DT-SEN) hingga desil 5, sesuai ketentuan pemerintah.
Selain isu irigasi, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak. Aspirasi ini dicatat oleh tim reses untuk disampaikan kepada instansi terkait.
Menutup kegiatan, Hais Ayuwa menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga.
“Aspirasi masyarakat Lupoyo dan sekitarnya menjadi catatan penting kami di DPRD. Semua usulan yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk irigasi dan sarana sanitasi, akan kami perjuangkan melalui jalur resmi di tingkat provinsi,” pungkasnya.
