Humas Deprov — Seiring dengan meningkatnya urbanisasi di Indonesia, dari 54% pada tahun 2010 menjadi 66% pada tahun 2035, kebutuhan akan strategi pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan kompetitif menjadi semakin penting. Tantangan yang dihadapi pun tidak sederhana, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, hingga kesenjangan infrastruktur.
Atas dasar itulah, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Dr. Espin Tulie, bersama Ridwan Monoarfa selaku Wakil Ketua DPRD beserta Staf Ahli Gubernur Gorontalo, melakukan konsultasi ke Badan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Rombongan diterima oleh Pranoto, S.T., M.Dev Plg, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III.
Dalam pertemuan tersebut, Pranoto menyampaikan bahwa Integrated City Program (ICP) Gorontalo masuk sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang menjadi prioritas program. Menurutnya, keberhasilan ICP membutuhkan kekompakan semua pihak yang terkait dan berkepentingan, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pihak investor.
“Dengan keterbatasan dana pemerintah, kita harus menentukan skala prioritas kawasan yang akan dikembangkan, apakah itu kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan dan ekonomi, atau akses jalan,” jelas Pranoto.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dalam pengembangan kawasan, yaitu rasio antara tambahan investasi dengan tambahan output (PDB) yang dihasilkan.
Hal ini penting agar biaya perawatan kawasan yang dikembangkan tidak justru melebihi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Poin utama bagi pemerintah pusat, khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PUPR, adalah memastikan bahwa pembangunan kawasan mampu mendorong arus ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
