Humas Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas M.T. Mopili, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua Tahun Sidang 2025–2026 yang dipusatkan di wilayah Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur, kebencanaan, dan kebutuhan dasar pelayanan publik. Kamis (5/2/2026)
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjannah Jusuf, serta didampingi oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Kwandang. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menegaskan kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam sesi dialog terbuka, masyarakat Kecamatan Kwandang, khususnya warga Desa Moluo, menyampaikan sejumlah aspirasi krusial yang selama ini menjadi keluhan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah lintas sektor.
Adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain:
Lanjutan pembangunan drainase di Jalan Bypass, yang saat ini masih tersisa kurang lebih 200 meter dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi genangan air saat musim hujan.
Tanggul di Sungai Moluo yang kondisinya sudah hampir roboh dan dinilai sangat rawan, sehingga memerlukan penanganan segera guna mencegah bencana banjir.
Hilangnya pintu air di Desa Moluo, yang dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di pemukiman warga.
Ruas Jalan Nasional di Desa Moluo yang membutuhkan sistem drainase memadai, karena selama ini sering menjadi titik rawan banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus transportasi.
Fasilitas MCK di Pasar Baru yang saat ini sudah rusak dan membutuhkan revitalisasi agar kembali layak digunakan oleh pedagang dan pengunjung pasar.
Kebutuhan bantuan STB TV Digital bagi masyarakat Kwandang, yang dinilai penting sebagai sarana akses informasi dan penyebaran berita, khususnya di wilayah yang masih terbatas jangkauan informasinya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas M.T. Mopili, menyampaikan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap usulan yang disampaikan masyarakat agar dapat terakomodir melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Untuk persoalan MCK di Pasar Baru, Ketua DPRD menyatakan akan segera dicarikan solusi agar kebutuhan dasar tersebut dapat ditangani dalam waktu dekat dan tidak berlarut-larut.
Sementara itu, terkait tanggul Sungai Moluo, Ketua DPRD menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Balai Sungai, serta mengharapkan pemerintah desa untuk segera menyusun dan mengajukan proposal resmi yang nantinya akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hal yang sama juga berlaku untuk usulan drainase di Jalan Bypass dan ruas Jalan Nasional di Desa Moluo, yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
“Kunci percepatan penanganan adalah koordinasi dan kelengkapan administrasi. Jika proposal dari desa sudah siap, kami di DPRD Provinsi akan membantu mengawal dan memperjuangkannya di tingkat provinsi hingga pusat,” tegas Thomas Mopili.
Reses ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret dalam menjawab persoalan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya di daerah.
