Humas Deprov — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo, Fadli Hasan melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025 – 2026 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, pada Selasa (21/10/25).
Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi di sektor ekonomi, pertanian, dan sosial.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga menyampaikan sembilan poin utama aspirasi. Salah satu yang menonjol adalah persoalan kenaikan harga beras yang turut dipicu oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Warga berharap pemerintah dapat membuat program Kios Rawan Pangan dengan harga bersubsidi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
“Kami berharap tahun depan ada Kios Rawan Pangan di Kelurahan Hutuo dan Kelurahan Dutulanaa,” ujar salah satu warga.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan prosedur mendapatkan bantuan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta mengusulkan agar Kios Rawan Pangan nantinya dapat berfungsi melayani langsung kebutuhan warga.
Aspirasi lain yang mengemuka antara lain permintaan agar bantuan ternak sapi bisa digulirkan kepada masyarakat lain yang belum menerima, serta keluhan mengenai kesulitan membuka pangkalan LPG bersubsidi karena proses perizinan di pihak Pertamina yang dinilai berbelit.
Warga juga menyampaikan keluhan soal kelangkaan LPG di masyarakat, padahal stok di kios dinilai masih cukup tersedia.
Di bidang ekonomi dan pertanian, masyarakat mengusulkan adanya bantuan UMKM, bajak gratis untuk petani, serta bantuan bibit pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti kebutuhan akan beasiswa untuk siswa SD dan SMP (Madrasah Tsanawiyah). Menanggapi hal ini, Fadli Hasan menjelaskan bahwa kewenangan pemberian bantuan pendidikan untuk jenjang dasar berada di pemerintah kabupaten/kota, bukan di tingkat provinsi.
Dalam kesempatan itu, Fadli Hasan menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, seluruh aspirasi yang terjaring akan menjadi bahan penting untuk dibahas di tingkat DPRD dan disampaikan kepada pemerintah provinsi serta instansi terkait.
“Reses adalah momen bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Semua masukan ini akan kami perjuangkan sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Fadli Hasan.
