Humas Deprov — DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-106 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Gorontalo menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dari Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menjelaskan, proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp1,2 triliun. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp477 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah memproyeksikan belanja operasi sekitar Rp1,76 triliun, belanja transfer Rp152 miliar, belanja modal Rp27 miliar, serta belanja tidak terduga sekitar Rp5 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp11 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo serta pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo.
Gubernur juga menyampaikan tantangan fiskal daerah seiring tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. APBD induk 2024 tercatat sekitar Rp1,9 triliun, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 dan sekitar Rp1,6 triliun pada 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemprov Gorontalo tetap menetapkan sejumlah target pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan IPM serta pemerataan pendapatan masyarakat.
Sejumlah program strategis juga disiapkan dalam APBD 2027, antara lain pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pengembangan permukiman baru, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Pemprov Gorontalo juga mendorong pembangunan SPAM Regional dengan memanfaatkan pasokan air dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah sebanyak 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango, pembangunan SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Dalam Pandangan Umum Fraksi, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus menjadi instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
Anggaran diminta diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menekan kemiskinan dan meningkatkan IPM. Fraksi Golkar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Gorontalo, namun mengingatkan agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada pertambangan dan industri pengolahan.
Sektor pertanian dinilai perlu memperoleh alokasi anggaran yang lebih proporsional karena menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan BUMD serta penggalian sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar meminta anggaran lebih diarahkan pada belanja produktif dan padat karya, dengan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas.
Belanja operasional dan kegiatan seremonial perlu diefisienkan. Bantuan sosial juga diharapkan lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi produktif.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya prinsip money follows program, sehingga setiap anggaran harus memiliki outcome yang jelas dan terukur.
Fraksi Golkar akhirnya menerima dan menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Fraksi Partai NasDem menyoroti proyeksi pendapatan 2027 sebesar Rp1,271 triliun, yang turun 17,32 persen. Sementara PAD diproyeksikan meningkat 7,45 persen menjadi Rp473,449 miliar.
Fraksi NasDem meminta pemerintah memiliki strategi konkret untuk mencapai target PAD dengan mengoptimalkan potensi yang belum tergali tanpa membebani masyarakat dan UMKM.
Fraksi ini juga menyoroti belanja daerah yang diproyeksikan sekitar Rp1,261 triliun, turun 22,21 persen. Yang menjadi perhatian serius adalah penurunan belanja modal sekitar 70,16 persen, dari Rp92,446 miliar menjadi Rp27,587 miliar.
Fraksi NasDem meminta dilakukan review terhadap belanja modal agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, NasDem mendorong penguatan lapangan kerja produktif, UMKM, produktivitas petani dan nelayan, pelatihan kerja, ekonomi desa serta perlindungan sosial tepat sasaran.
Fraksi NasDem juga meminta program investasi, UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata dan infrastruktur memiliki target penyerapan tenaga kerja.
Pada sektor pertanian, perikanan dan agro maritim, NasDem mendorong pembangunan ekosistem dari hulu hingga hilir, termasuk benih, pupuk, alsintan, pembiayaan, pendampingan, pasar, pengolahan dan hilirisasi.
NasDem turut meminta penyertaan modal Bank SulutGo memiliki manfaat dan target kontribusi yang jelas bagi UMKM, petani, nelayan dan koperasi.
Fraksi NasDem menegaskan APBD harus berpihak kepada rakyat, transparan dan akuntabel, dengan target 2027 berupa pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, kemiskinan 11,29 persen, TPT 2,9 persen dan Gini Ratio 0,36 yang harus didukung program serta indikator terukur.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar penyusunan APBD 2027 menjadi momentum evaluasi kebijakan, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Belajar dari bencana kebakaran hutan dan lahan serta dampak erupsi gunung api, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, nonhidrometeorologi maupun bencana sosial.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada output berupa penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan outcome, benefit dan impact berupa pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
Target PAD harus disusun berdasarkan potensi riil, data historis dan indikator makroekonomi. Peningkatan PAD juga tidak boleh dilakukan melalui pungutan agresif yang menekan daya beli masyarakat maupun iklim usaha.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti dampak kemarau panjang yang menyebabkan krisis air bersih, penurunan hasil pertanian serta meningkatnya risiko kebakaran.
BPBD dan perangkat daerah terkait didorong memperkuat koordinasi serta mengambil langkah cepat dalam adaptasi dan mitigasi.
Dalam sektor pertambangan, PDI Perjuangan meminta pengawasan diperketat, terutama terhadap perizinan, analisis dampak lingkungan, reklamasi pascatambang dan perlindungan sumber air.
Fraksi ini mendorong pembangunan sumur bor, embung, irigasi dan sarana distribusi air, rehabilitasi lingkungan, hilirisasi komoditas daerah, penguatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Gerindra menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,271 triliun dan belanja sekitar Rp1,261 triliun, Fraksi Gerindra meminta setiap rupiah anggaran memiliki arah yang jelas, sasaran terukur dan manfaat nyata.
Fraksi Gerindra mendorong peningkatan PAD melalui peningkatan pelayanan, digitalisasi pajak dan retribusi, penataan aset daerah, penguatan pengawasan, perluasan basis pajak serta pencegahan kebocoran penerimaan.
Untuk belanja daerah, Gerindra meminta APBD berorientasi pada hasil dan skala prioritas pembangunan, dengan setiap program memiliki indikator kinerja, target terukur dan evaluasi manfaat.
Fraksi Gerindra juga menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas serta kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan APBD.
Gerindra menyatakan dukungan terhadap APBD 2027 bukan dukungan tanpa kritik. Fraksi tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara kritis, konstruktif dan objektif untuk memastikan APBD lebih berkualitas serta bermanfaat bagi rakyat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan perhatian terhadap sejumlah program strategis, termasuk penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie.
Fraksi PPP mendorong pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar. Rumah sakit itu juga didorong menjadi pusat layanan kanker, RSPP Hospital Based dan segera naik menjadi rumah sakit Tipe B.
Pada program cetak sawah baru, PPP mencatat target sekitar 5.642 hektare, namun progres baru mencapai sekitar 879 hektare.
Fraksi PPP mendorong konsultasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut diperluas ke Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Persoalan ganti rugi pohon kelapa karena pemilik tanah dan pohon berbeda juga diminta segera dicarikan solusi.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, PPP menyebut kebutuhan lahan sekitar 7–10 hektare dan mengusulkan skema dana sharing antara Pemprov Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango.
Fraksi PPP juga menyoroti penurunan belanja modal sekitar 70,16 persen, dari Rp92,44 miliar pada 2026 menjadi Rp27,58 miliar pada 2027, yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya irigasi pertanian dan jalan daerah.
Fraksi PPP menyatakan menerima Ranperda APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai tata tertib DPRD.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,5 persen, dengan target kemiskinan 11,29 persen, TPT 2,9 persen dan Gini Ratio 0,36, harus memberikan dampak nyata bagi petani, nelayan, UMKM, pekerja dan masyarakat miskin.
Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan program, anggaran, penerima manfaat dan dampak dari target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Fraksi PKS juga menyoroti pendapatan daerah 2027 yang direncanakan sekitar Rp1,271 triliun, turun sekitar 17,32 persen. Pemerintah diminta menyiapkan skenario fiskal konservatif, moderat dan skenario setelah transfer pusat ditetapkan.
Untuk PAD, PKS mencatat target Rp473,44 miliar, naik 7,45 persen. Kenaikan tersebut diminta berasal dari optimalisasi digitalisasi, basis data, aset daerah, BUMD dan BLUD, bukan dengan membebani masyarakat kecil.
Fraksi PKS mencatat total belanja sekitar Rp1,261 triliun, dengan belanja operasi sekitar Rp1,076 triliun, belanja pegawai Rp649,88 miliar dan belanja barang dan jasa Rp412,23 miliar. Sementara belanja modal hanya sekitar Rp27,58 miliar, turun sekitar 70,16 persen.
Pemerintah diminta menjelaskan bagaimana pembangunan jalan, irigasi, kesehatan dan pendidikan tetap berjalan di tengah penurunan belanja modal.
Fraksi PKS juga meminta setiap program pertanian, perikanan, UMKM, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda memiliki target terukur.
Menghadapi kekeringan dan risiko kebakaran hutan maupun lahan, PKS mendorong penguatan irigasi, embung, pompanisasi, air bersih, perlindungan petani dan kesiapsiagaan BPBD.
Belanja barang dan jasa sekitar Rp412,23 miliar juga diminta dibuka secara rinci berdasarkan OPD, program, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja, volume, dasar perhitungan, output dan manfaat.
Fraksi PKS pada prinsipnya dapat menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dengan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo atas penyampaian Nota Keuangan APBD 2027.
Fraksi ini menegaskan bahwa APBD harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya besarnya anggaran maupun tingkat serapan. Prioritas anggaran harus diarahkan pada kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pelayanan dasar dan penguatan ekonomi daerah.
Fraksi Amanat Bangsa mencatat ekonomi Gorontalo tumbuh 6,20 persen pada Triwulan II 2026 dan 6,94 persen pada Semester I 2026. Pertumbuhan tersebut didorong sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan serta akomodasi dan makan-minum.
Namun pertumbuhan tersebut diminta diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, produktivitas UMKM dan nilai tambah sektor unggulan.
Fraksi juga menyoroti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih menjadi kontributor terbesar PDRB, yakni sekitar 34,74 persen. Karena itu, Amanat Bangsa mendorong industrialisasi berbasis komoditas lokal agar Gorontalo tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah.
Pada sektor pertanian, produksi padi yang sempat mengalami kontraksi 12,58 persen akibat gangguan produksi dan hama perlu mendapat perhatian. Penguatan diarahkan pada irigasi, perlindungan risiko gagal panen, akses pembiayaan, koperasi petani serta industri pengolahan hasil pertanian.
Dalam penguatan PAD, Fraksi Amanat Bangsa mendorong digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
Fraksi juga menekankan bahwa keberhasilan OPD tidak semata diukur dari kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi dari dampak kepada masyarakat, capaian pembangunan, efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Untuk pengurangan kemiskinan, program diminta lebih berorientasi pada pemberdayaan melalui keterampilan, usaha produktif, lapangan kerja, UMKM dan akses pasar.
Terkait pertambangan, Fraksi Amanat Bangsa mencatat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 59,96 persen pada Triwulan II 2026. Pengelolaan sumber daya alam diminta tetap memperhatikan keberlanjutan, manfaat bagi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan dan keterlibatan tenaga kerja daerah.
Fraksi Amanat Bangsa menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya APBD berorientasi pada hasil pembangunan, peningkatan kualitas perencanaan OPD, penguatan pertanian, perikanan dan UMKM, optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan pertambangan secara transparan dan berkelanjutan.
Fraksi Amanat Bangsa mendukung proses pembahasan APBD TA 2027 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan harapan APBD menjadi instrumen perubahan nyata menuju Gorontalo yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.
Fraksi Demokrat Nurani Rakyat mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 yang dilakukan tepat waktu.
Fraksi menyoroti sektor pertanian dan perikanan. Produksi jagung tercatat tumbuh 3,45 persen, sementara produksi padi turun 12,58 persen akibat hama penggerek batang.
Pemerintah diminta memastikan bantuan bibit skala besar yang direncanakan pada 2026 dapat direalisasikan pada 2027. Penguatan Program Taksi Nelayan juga didorong untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.
Pertumbuhan sektor perikanan yang mencapai 14,70 persen dinilai perlu diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan nelayan Gorontalo.
Di bidang kemiskinan dan pengangguran, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 3,17 persen, naik 0,05 poin. Karena itu, diperlukan sinkronisasi anggaran lintas-OPD serta pencegahan duplikasi program dalam penanganan stunting dan kemiskinan.
Pada sektor infrastruktur dan konektivitas, Fraksi mendorong percepatan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pengembangan Bandara Djalaluddin serta penyelesaian taxiway guna mendukung target Gorontalo sebagai terminal embarkasi haji dan umrah pada 2027.
Fraksi juga mengingatkan pemenuhan mandatory spending, termasuk alokasi pendidikan dan kesehatan minimal 20 persen serta infrastruktur pelayanan publik sekurang-kurangnya 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah rekomendasi turut disampaikan, antara lain alokasi khusus penanganan hama padi, menjaga stabilitas harga jagung, intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor, pemulihan komoditas gula, optimalisasi aset daerah yang idle untuk meningkatkan PAD serta memastikan setiap proyek infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal Gorontalo.
Fraksi Demokrat Nurani Rakyat juga meminta transparansi penggunaan belanja earmarked dan mandatory hingga tingkat desa.
Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah penyampaian Pandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi.
Dalam penyampaian tersebut turut mengemuka aspirasi agar anggaran pakaian dinas Gubernur yang dialokasikan sebesar Rp226 juta dapat dikurangi menjadi sekitar Rp100 juta.
Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi. Anggaran yang dapat dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk program lain yang lebih menyentuh kebutuhan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Rapat Paripurna ke-106 menjadi bagian penting dalam tahapan Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD 2027. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan kemampuan fiskal, skala prioritas, akurasi data, efektivitas program serta kebutuhan masyarakat.
DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa pembahasan APBD 2027 harus menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, terukur, transparan, efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
