Humas Deprov – Pembangunan Waduk Bolango Ulu yang kini telah mencapai 95 persen menjadi salah satu perhatian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo. DPRD meminta kepastian tahapan penyelesaian hingga rencana pengisian awal air waduk.
Persoalan tersebut mengemuka saat rombongan DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027.
Rombongan turut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo dan diterima Kepala Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (KPI SDA), Haris Djafar, bersama jajaran di ruang rapat BWS.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, secara khusus mempertanyakan perkembangan pekerjaan Waduk Bolango Ulu, termasuk kepastian waktu pengisian awal air waduk.
Menurutnya, informasi mengenai perkembangan proyek tersebut penting diketahui DPRD agar dapat disampaikan kepada masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Selain pembangunan waduk, perhatian DPRD juga tertuju pada persoalan penataan kawasan Lekobalo dan penanganan eceng gondok yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Sri Darsianti Tuna, mengatakan, sebagai anggota Komisi IV, pihaknya perlu memahami secara menyeluruh program dan kewenangan BWS. Sebab, berbagai persoalan yang berkaitan dengan sungai dan pengelolaan sumber daya air kerap menjadi pertanyaan masyarakat ketika anggota DPRD turun ke lapangan.
Ia mencontohkan penataan kawasan Lekobalo yang telah menjadi perhatian sejak 2025 dan diharapkan memiliki peluang untuk direalisasikan pada 2027.
Menurut Darsianti, penataan kawasan tersebut berkaitan erat dengan kondisi aliran sungai sehingga membutuhkan koordinasi dan penanganan yang terintegrasi dengan instansi teknis.
Di sisi lain, persoalan eceng gondok juga menjadi perhatian serius. Masyarakat masih mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan tanaman air yang terus berkembang di kawasan perairan tersebut.
“Ketika bertemu masyarakat, mereka sering menanyakan persoalan yang berhubungan dengan BWS. Termasuk penataan kawasan Lekobalo dan persoalan eceng gondok. Masyarakat juga mempertanyakan ini sebenarnya menjadi kewenangan siapa,” ungkap Darsianti.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KPI SDA, Haris Djafar, menjelaskan bahwa progres pembangunan Waduk Bolango Ulu saat ini telah mencapai sekitar 95 persen.
Ia menyebutkan, pengisian awal air waduk direncanakan berlangsung pada awal 2027. Adapun target operasional bendungan akan dilakukan setelah seluruh tahapan pekerjaan dan persyaratan teknis terpenuhi sehingga infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Sementara terkait persoalan eceng gondok, Haris mengakui pertumbuhan tanaman air tersebut berlangsung sangat cepat dan membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.
kata dia, tetap melaksanakan kegiatan pengangkatan eceng gondok di kawasan Danau Limboto, dan ini bukan tugas mutlak satu instansi, melainkan tugas tanggung jawab lintas sektor, pembagian tugasnya di dasarkan pada status kewenangan wilayah perairan. Kami saat ini tetap melaksanakan pengangkatan Enceng gondok pada aliran sungai yang mengarah ke wilayah Kota Gorontalo untuk menjaga fungsi ekologis
Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi DPRD untuk memperoleh penjelasan langsung dari instansi teknis terkait sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
DPRD berharap berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan sungai, penataan kawasan, serta pembangunan infrastruktur pengendalian sumber daya air dapat terus dikawal dan ditindaklanjuti sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Gorontalo.
