Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo H. Fadli Hasan, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Desa Haya-Haya menjelaskan bahwa desa yang dipimpinnya memiliki luas wilayah sekitar 608 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kebutuhan akan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor, menjadi salah satu usulan utama yang disampaikan kepada wakil rakyat.
Selain itu, pemerintah desa juga memaparkan bahwa Desa Haya-Haya tengah mengembangkan program budidaya pisang yang diproyeksikan untuk memenuhi pasar ekspor serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dari pemerintah daerah melalui aspirasi DPRD diharapkan mampu memperkuat pengembangan program tersebut sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Fadli Hasan menjelaskan bahwa setiap program bantuan pemerintah memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda. Bantuan ternak sapi, misalnya, diperuntukkan bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada kategori Desil 1 hingga Desil 4. Sementara itu, bantuan bagi pelaku UMKM tidak mensyaratkan penerima terdaftar dalam DTKS.
Terkait usulan bantuan traktor, H. Fadli Hasan menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat dikelola oleh kelompok tani di bawah koordinasi pemerintah desa agar pemanfaatannya lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dinikmati secara bersama oleh para petani.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, program pembangunan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD tetap diupayakan untuk terus berjalan demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Warga mempertanyakan peluang penerima bantuan UMKM yang sebelumnya telah memperoleh bantuan untuk kembali mendapatkan program serupa di masa mendatang. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kendala penyaluran bantuan bibit yang kerap diterima setelah musim tanam berlangsung, sehingga mengurangi efektivitas pemanfaatannya. Aspirasi mengenai bantuan bibit jagung juga menjadi salah satu usulan prioritas yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
H. Fadli Hasan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Menurutnya, reses merupakan sarana penting untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat sekaligus memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga di lapangan.
