Kabupaten Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan IV Kabupaten Gorontalo B, Umar Karim, S.IP, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025–2026 pada Kamis, 2 Juli 2026, bertempat di Desa Karya Mukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan, di antaranya pembangunan jalan penghubung Desa Karya Mukti–Desa Puncak, peningkatan akses jalan tani, perbaikan bendungan dan pengerukan saluran irigasi, bantuan bibit kelapa, durian, rambutan, dan tanaman perkebunan lainnya, penjelasan mengenai kriteria penetapan desil pada data penerima bantuan sosial, serta aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan imam desa dan anggota BPD.
Perwakilan tiga kelompok Majelis Taklim Desa Karya Mukti juga mengajukan permohonan bantuan perlengkapan berupa sound system dan toa. Mereka menyampaikan bahwa selama ini seluruh peralatan kegiatan keagamaan masih dipinjam dari pihak lain, sehingga berharap adanya dukungan pemerintah untuk menunjang kegiatan pembinaan keagamaan di desa.
Selain itu, masyarakat mengusulkan bantuan bibit tanaman produktif seperti kelapa, pala, durian, dan rambutan untuk memanfaatkan lahan garapan yang telah dibuka dan disiapkan oleh para petani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan OPD memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Sosial menjelaskan bahwa penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diawali dari usulan pemerintah desa dan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dinas Peternakan dan Perkebunan menyampaikan bahwa bantuan bibit dan program perluasan kebun masih tersedia secara bertahap melalui usulan pemerintah desa. Dinas Ketahanan Pangan mendorong kelompok tani untuk memenuhi persyaratan administrasi serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum memastikan seluruh usulan infrastruktur akan dicatat dan dibahas sesuai skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan anggaran.
Dalam arahannya, Umar Karim menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah memiliki kewenangan dan tahapan perencanaan yang harus dipatuhi. Terkait kesejahteraan BPD, beliau menjelaskan bahwa sumber pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang ruang fiskalnya masih sangat terbatas. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa Karya Mukti, Umar Karim menyampaikan akan berkoordinasi dan menindaklanjuti usulan agar kawasan tersebut dapat didorong menjadi bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP), sehingga peluang masuknya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin terbuka.
Di akhir kegiatan, Umar Karim mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan bersabar menghadapi keterbatasan anggaran. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Desa Karya Mukti agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
