Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, S.Sos., menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027 di Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan reses tatap muka tersebut dihadiri lebih dari 500 masyarakat dari wilayah Kecamatan Mootilango.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, terutama terkait kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, mulai dari peningkatan kualitas jalan, pembangunan jaringan irigasi, ketersediaan air bersih hingga perbaikan jaringan listrik.
Syarifudin Bano mengatakan, kegiatan reses ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menyerap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan agar dapat diperjuangkan melalui program pembangunan pemerintah.
“Alhamdulillah, dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, ada beberapa program yang sudah mulai direalisasikan pada tahun ini. Kami berkomitmen untuk terus mengawal usulan-usulan tersebut sampai nantinya bisa diselesaikan,” ungkap Syarifudin.
Ia menjelaskan, sejumlah pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) telah mulai dilaksanakan, di antaranya tiga titik di Desa Karyamukti, serta beberapa titik lainnya di wilayah Satria, Paris dan Helumo.
Selain itu, pembangunan Daerah Irigasi Bulia yang berada di Desa Paris, Kecamatan Mootilango, juga telah mulai dikerjakan. Infrastruktur irigasi tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan pengairan pertanian di sejumlah desa, yakni Desa Paris, Sidodadi, Bandungrejo, Monggolito dan Sidomulyo.
Pekerjaan tersebut masuk dalam empat paket kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp22 miliar.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Syarifudin menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mendapatkan penanganan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Salah satunya ruas jalan Lakeya–Mohiyolo yang dikerjakan secara bertahap melalui skema multiyears.
Sementara itu, untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi, khususnya dokumen perencanaan yang menjadi salah satu syarat utama pengajuan program melalui aplikasi SiTIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, Akuntabel)
Karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten dapat segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan teknis agar usulan pembangunan dapat memenuhi ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan DPRD terus terjaga. Ketika aplikasi pengusulan program seperti SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Irigasi) Inpres Jalan Daerah maupun SiTIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, Akuntabel) dibuka secara nasional, pemerintah daerah harus segera mengunggah seluruh persyaratan yang diminta,” jelasnya.
Menurutnya, kelengkapan dokumen tersebut sangat penting agar DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperjuangkan usulan pembangunan secara bersama-sama melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.
Selain persoalan jalan dan irigasi, Syarifudin juga menyoroti keluhan masyarakat terkait rendahnya tegangan listrik di sejumlah wilayah seperti yang berada di wilayah puncak kec. Pulubala. Ia memastikan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak PLN agar dapat ditindaklanjuti.
Ia turut mengungkapkan bahwa dari 15 titik program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang masuk di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 13 titik dialokasikan untuk wilayah Boliyohuto cs, dengan rincian tujuh titik di Kecamatan Mootilango dan enam titik di Kecamatan Boliyohuto.
Melalui kegiatan reses tersebut, Syarifudin berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui program pembangunan, sehingga kebutuhan infrastruktur dasar dapat terpenuhi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tutup Aleg Demokrat yang juga sebagai ketua bapemperda
